Politikus Nico Siahaan Dicecar Penyidik Soal Duit Suap ke Acara PDIP

Kepada media, Nico mengaku tidak bertanya sumber duit Rp250 juta yang disumbangkan oleh Sunjaya. Namun, begitu tahu bahwa duit itu diduga berasal dari pemberian gratifikasi, Nico langsung memerintahkan timnya di PDI Perjuangan untuk tak menggunakan uang tersebut. 

Ia pun memilih langsung mengembalikan duit tersebut ke KPK. Sedangkan, penyidik KPK langsung menyitanya. 

"Yang ditanyakan tadi apakah Anda mengetahui, ya saya bilang: 'saya tidak tahu uangnya dari mana. Itu adalah sumbangan dia. Kita gak nanya satu-satu," kata Nico di gedung KPK. 

Selain mendalami gratifikasi dari mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon, setoran dari kepala SKPD/OPD dan pengadaan barang serta jasa dari pengusaha, komisi antirasuah juga mendalami hadiah atau janji terkait pengurusan izin pembangunan PLTU 2 di kabupaten tersebut. Total duit yang diterima yakni Rp6,04 miliar. 

Ada pula hadiah atau janji karena memberikan izin untuk membangun properti di Cirebon senilai Rp4 miliar. 

Di dalam persidangan terungkap pihak yang menyuap Bupati Sunjaya untuk izin pembangunan PLTU 2 adalah PT Hyundai Engineering Construction. Hyundai di Korsel pun telah mengakui pihaknya memang memberikan sejumlah uang kepada kepala daerah di sana. 

Harian Korean Times yang mendapatkan konfirmasi dari manajemen perusahaan itu menyebut tujuan mereka memberikan duit agar warga tak lagi memprotes proyek yang menghasilkan listrik sebanyak 1.000 MW. 

"Bupati yang lebih dulu mendekati kami melalui seorang perantara dan menawarkan diri untuk menuntaskan isu tersebut," ujar seorang pejabat berwenang di perusahaan itu. 

Ia menjelaskan penting bagi PT Hyundai untuk bisa menuntaskan proyek itu tepat waktu. Sebab, apabila mereka terlambat, maka bisa dikenai denda dalam jumlah besar. 

"Oleh sebab itu, kami memberinya uang," tutur dia lagi. 

Sebelumnya, penyidik KPK sudah meminta kepada pihak imigrasi agar mencegah petinggi PT Hyundai Engeneering Construction, Herry Jung dan Camat Beber, Cirebon, Rita Susana untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Herry dan Rita sesungguhnya sudah dicegah sejak 26 April lalu hingga 26 Oktober 2019. Namun, baru diumumkan (4/10) lalu. 

"Pencegahan ke luar negeri dilakukan selama 6 bulan sejak 26 April 2019 sampai dengan 26 Oktober 2019," ujar Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif ketika memberikan keterangan pers pada awal Oktober lalu. 

Belum diketahui apakah KPK sudah memperpanjang larangan ke luar negeri terhadap Herry dan Rita. 

Terkuaknya praktik TPPU yang dilakukan oleh Sunjaya merupakan pengembangan yang dilakukan oleh penyidik komisi antirasuah usai digelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 24 Oktober 2018 lalu. Dari operasi senyap itu, komisi antirasuah memang hanya mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening dengan total Rp6,4 miliar.

Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Sunjaya juga menerima gratifikasi yang tidak dilaporkannya ke KPK. Gratifikasi itu ia terima berhubungan dengan jabatannya sebagai Bupati yang memimpin pada periode 2014-2018. 

Ada empat sumber penerimaan gratifikasi yang berhasil diidentifikasi oleh KPK, yakni: 

• terkait pengadaan barang atau jasa dari pengusaha senilai Rp31,5 miliar
• terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon dari ASN sekitar Rp3,09 miliar
• setoran dari kepala SKPD/OPD sekitar Rp5,9 miliar
• terkait perizinan galian dari pihak yang mengajukan izin lainnya mencapai Rp500 juta 

Tidak hanya itu saja, ternyata Sunjaya juga menerima suap terkait perizinan PLTU 2 Cirebon senilai Rp6,04 miliar dan perizinan properti di area itu sebesar Rp4 miliar. 

"Sehingga, total penerimaan tersangka SUN dalam pekara ini adalah sebesar sekitar Rp51 miliar," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif pada (4/10) lalu.