Polisi Hidup Mewah, Pengamat: Ada Pendapatan di Luar Gaji

Bambang menilai semua anggota Polri harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat naik pangkat. Sehingga, pertambahan kekayaan dari sebelum dan setelah menjabat dapat dilihat publik.

"Percuma kalau tidak bermewah-mewah tetapi pungli dan penyalahgunaan kewenangan jalan terus," katanya.

Bambang menilai positif aturan yang dikeluarkan tersebut. Meski begitu, itu semua harus ditindak lanjuti dengan kebijakan yang lebih substansial.

"Yang lebih mengena dan berkesinambungan. Bukan hanya lantang di awal-awal tetapi lemas ke depannya," ujarnya.

Bambang melanjutkan, pendapatan aparat negara sudah terukur. Bahkan, ada aturan yang mengikat bagi Kepolisian yang akan menjalankan bisnis di luar tugasnya. Ia pun mempertanyakan, dari mana biaya kemewahan para polisi tersebut.

"Artinya ada pendapatan di luar gaji yang jauh lebih besar untuk biaya bermewah-mewah. Dari mana? Yang punya bisnis keluarga mungkin bisa, tetapi tak banyak yang seperti itu,'' jelas Bambang.

Bambang kembali menegaskan harus ada kebijakan yang lebih substansial, misalnya kewajiban melaporkan laporan kekayaan secara insidentil.

"Bila tidak, ya kebijakan tersebut hanya akan jadi pencitraan, simbolis saja. Tidak akan bermewah-mewah saat acara-acara resmi, tetapi di luar itu mereka akan jalan terus," ucap Bambang.

Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Muhamammad Iqbal, mengatakan pihaknya tak segan mencopot anggotanya jika terbukti melanggar aturan tersebut.

"Kalau misalnya terbukti, kita tindak sesuai mekanismenya. Bisa sampai ancaman kurungan, demosi (penurunan jabatan), pencopotan jabatan," katanya di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/11) kemarin.

Iqbal mencontohkan, apabila anggota Polri mengekspos hal-hal yang positif di media sosial, maka mereka akan mendapat penghargaan.

"Tapi, kalau menampilkan sepeda motor, mobil, walaupun itu pinjam, akan sangat negatif. Untuk itu, Pak Kapolri melakukan limitasi atau batasan pada anggota Polri," ujar Iqbal.

1. Tidak menunjukkan, memakai dan memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik di kedinasan maupun di ruang publik.
2. Hidup sederhana di lingkungan internal Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
3. Tidak mengunggah foto dan video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai untuk penyamarataan.
6. Para pimpinan, kasatwil dan perwira diminta memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, dengan tidak memperlihatkan gaya hidup hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.