Jakarta, IDN Times - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus dugaan dana desa akan diberikan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
"Dugaan dana desa dipakai KKB, sampai dengan saat ini masih berupa indikasi dan dugaan," kata Asep di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
Terkait hal itu, Kepolisian Daerah (Polda) Papua bersama Pemprov Papua menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk mendalami dugaan penyalahgunaan dana tersebut.
"Ada beberapa petunjuk adanya permintaan, baik lisan maupun tulisan. Itu yang masih didalami," kata Asep.
Polda Papua juga melarang aparat desa memberikan bantuan atau dukungan pendanaan kepada KKB. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, kini beredar surat dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung, untuk meminta dukungan pendanaan.
"Saya mengingatkan para kepala kampung agar jangan memberikan anggaran atau dana sedikit pun kepada kelompok-kelompok ini, apapun alasannya. Kami akan tindak tegas," kata Paulus di Timika, Papua, dilansir Antara, Sabtu (23/11).
Paulus mengklaim, KKB yang selama ini sering melakukan serangkaian aksi teror penembakan maupun pembunuhan terhadap aparat dan warga sipil di pedalaman Papua, sering menekan banyak pihak untuk menggalang dukungan pendanaan.
Dana-dana tersebut, kata Paulus, digunakan kelompok bersenjata untuk membeli dan mendapatkan amunisi maupun senjata api. Karena itu, Polda Papua dan jajaran Polres di seluruh wilayah Papua, akan meningkatkan patroli serta razia senjata tajam dan bahan-bahan berbahaya lainnya.
"Saya mengimbau kepada saudara-saudara yang lain agar jangan membawa alat tajam maupun bahan-bahan yang mencurigakan. Kami tidak segan-segan akan memproses hukum orang-orang yang kedapatan membawa alat tajam maupun barang-barang mencurigakan lainnya," kata Paulus.