Pimpinan: Tidak Ada Konflik di Tubuh Internal KPK

Pada kesempatan itu, Alex mengatakan setiap pegawai KPK tidak dibungkam untuk menyampaikan kritik. Apabila ada keputusan dari pimpinan yang dinilai tidak sesuai aturan, maka mantan hakim ad hoc itu mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. Hal tersebut sudah pernah dilakukan ketika Wadah Pegawai dan beberapa pegawai struktural memprotes proses rotasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK pada tahun 2018. 

"Kan itu yang dinamakan ada keseimbangan hubungan antara pimpinan dengan staf. Kalau pimpinan di KPK tidak otoriter, bagus juga kan? Kalau memang (ada) yang bertentangan dengan aturan, silakan diPTUN-kan (diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Alex lagi. 

Ia menggaris bawahi apabila adalagi keputusan mereka yang digugat ke pengadilan, maka mereka tidak akan marah. 

Ketika ditemui pada Jumat lalu, Alex tidak membantah memang menemui perwakilan dari penyidik KPK institusi kepolisian. Namun, bukan berarti, hal itu bisa diartikan ia mendukung sikap dari puluhan penyidik tersebut yang menolak adanya pelantikan penyidik internal tanpa melalui proses tes. 

"Ya, betul, mereka memang menghadap saya. Kan, gak mungkin saya menutup pintu apabila ada pegawai yang ingin menyampaikan sesuatu ke pimpinan," kata dia. 

Ketika menemui perwakilan penyidik dari unsur kepolisian, Alex mengatakan akan membahas isu soal keberatan mereka terkait pelantikan penyidik internal dengan pimpinan lainnya. 

"Kembali lagi, pimpinan di KPK itu kan sistemnya kolektif kolegial. Siapa pun memang boleh menemui pimpinan, tetapi kan pimpinan tidak bisa mengambil keputusan sendiri," tutur Alex. 

Sementara, ketika IDN Times menanyakan soal persepsi KPK yang terkesan antikritik di bawah kepemimpinan jilid IV ini, giliran Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif yang membantahnya. Menurutnya, selama ini para pimpinan KPK terkesan biasa saja dalam menerima kritik dari publik. 

"Biasa aja kan (sikap) kami kalau dikritik? Lagipula, bagaimana caranya antikritik. Kalian (media) kan juga nulisnya gak ada yang muji-muji. Lebih banyak kritiknya," kata Syarif pada (15/5) lalu. 

Persepsi itu muncul ketika Ketua KPK Agus Rahardjo pada Agustus 2018 lalu meminta pihak luar tidak ikut campur dan memberikan komentar soal adanya protes rotasi terhadap pegawai struktural lembaga antirasuah itu. 

"Saya gak mau berkomentar soal itu. Itu urusan dalam, jangan diselesaikan dengan mengikutkan orang luar dong," kata Agus ketika itu. 

Menurut Agus, isu itu sudah dikatakan selesai usai digelar pertemuan antara pimpinan dengan Wadah Pegawai. Agus menyebut sudah dibuat aturan yang menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan rotasi para pegawainya.

"(Kami) sudah ketemu sekali dengan seluruh pimpinan dan mereka. Tapi terserah mereka. Ini kan urusan internal, jadi sebaiknya orang-orang luar gak boleh ikut campur lah," kata dia lagi. 

Sementara, ketika ditanyakan ke pimpinan, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tidak membantah memang ada konflik di dalam tubuh lembaga antirasuah. Namun, menurutnya itu adalah bagian dinamika yang biasa terjadi di dalam organisasi. Bahkan, walaupun terjadi konflik, KPK sebagai lembaga tetap solid. 

"Iya (tetap solid). Kita sudah biasa (menghadapi konflik). Itu dinamika kok," kata Saut di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang pada Kamis (2/5) seperti dikutip dari Antara. 

Ia mengatakan akan menindak lanjuti surat terbuka itu dengan duduk bersama pimpinan KPK lainnya. 

"Nanti, kita lihat. Nanti pimpinan akan bertemu. Semua yang diberikan itu tentu harus kita respons karena itu masukan dari berbagai pihak," ujar pria yang sempat menjadi staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu. 

Dalam pengambilan keputusan, Saut menjelaskan, pimpinan harus mengambil keputusan secara kolektif. Surat terbuka yang dimaksud adalah dokumen yang disampaikan oleh penyidik internal KPK soal adanya kesulitan memproses kasus-kasus korupsi besar. Hambatan yang sudah berlangsung selama hampir satu tahun ke belakang itu, diduga berakar dari sikap Deputi Penindakan Brigjen (Pol) Firli.