Pernyataan Kapolri Soal Tugas Istri di Dapur Tak Mendukung RUU P-KS

Pernyataan Kapolri tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat memperjuangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang hingga kini belum disahkan oleh DPR RI. Perjuangan RUU P-KS diharapkan dapat menjadi panduan bagi aparat kedepannya dalam melaksanakan penegakan hukum terkait kekerasan seksual.

"Organisasi dan lembaga yang fokus pada penanganan korban kekerasan (seksual) memperjuangkan pengesahan RUU P-KS sebagai payung hukum untuk perlindungan korban kekerasan, dengan harapan bahwa RUU P-KS itu bisa menjadi payung hukum yang bisa diturunkan menjadi panduan bagi aparat," ujarnya.

Perspektif Kapolri mengenai penempatan istri di dapur, sumur dan kasur, baginya dapat berpeluang membuat mekanisme penanganan korban kekerasan seksual menjadi lebih menyulitkan karena ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan seharusnya berada di rumah saja.

"Sehingga kasus kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi di luar rumah berpeluang akan cenderung mengarah pada victim blaming karena dia tidak berada di rumah saja," ucap dia.

Dia juga menegaskan bahwa pejabat publik manapun harusnya tidak memberi pernyataan yang menyudutkan seperti itu.

"Buatku, pejabat publik manapun tidak seharusnya memberi pernyataan yang membatasi ruang gerak warga negara, dari gender apapun, baik di ruang publik maupun privat," Kata dia.

Sebelumnya, Idham Azis menyebutkan bahwa tugas istri adalah mengurusi urusan dapur, sumur dan kasur. Pernyataan tersebut dia ungkapkan ketika Komisi III DPR RI bertandang ke rumahnya di Jakarta Selatan pada Rabu (30/10).

Pernyataan Idham adalah jawaban dari pertanyaan pimpinan dan anggota Komisi III DPR terkait posisi sang istri saat ia akan menjabat sebagai Kapolri.

Pertemuan tersebut dilakukan sebelum dirinya dilantik menjadi Kapolri, dirinya dikunjungi oleh Komisi III DPR RI. Kunjungan tersebut adalah rangkaian dari uji kelayakan dan kepatutan atau disebut fit and proper test calon Kapolri.