Perludem: Ada 14 Nama Caleg Korup yang Belum Diumumkan KPU
Surabaya, IDN Times - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan bahwa publikasi data KPU terkait calon anggota legislatif mantan narapidana tindak pindana korupsi (tipikor) belum mutakhir. Rupanya, masih ada caleg mantan napi tipikor lain yang belum disebutkan.
1. Terdapat 14 nama caleg mantan napi tipikor tambahan
Direktur Eksekutif, Titi Anggraini, mengatakan bahwa dari semula 49 caleg mantan napi tipikor yang telah dipublikasi oleh KPU, masih ada 14 nama lagi yang belum dicantumkan dalam daftar tersebut.
"Sebenarnya KPU telah merilis data tersebut yaitu 49 caleg mantan napi korupsi dengan rincian 9 calon anggota DPD, 16 calon anggota DPRD provinsi, dan 24 calon anggota DPRD kabupaten kota," ujarnya dalam program Millennials Memilih di Kantor IDN Times Surabaya, Jumat (8/2).
2. Total caleg mantan napi tipikor sebanyak 63 orang
Empat belas nama tersebut didapatkan oleh Perludem usai mencermati riwayat hidup tiap caleg yang dapat diunduh melalui laman resmi KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id. "Jadi sekarang totalnya ada 63 dengan rincian 1 orang caleg anggota DPRD provinsi, 3 orang caleg anggota DPRD kota, dan 10 orang calon anggota DPRD kabupaten," tuturnya.
3. Angka kemungkinan bertambah
Namun, Titi percaya bahwa angka tersebut dapat bertambah. Pasalnya, Perludem hingga kini masih melakukan proses pencermatan terhadap profil para caleg. "Berbekal keterbukaan dari KPU mengumpulkan data-data dari para caleg karena mereka kan harus mencantumkan riwayat pidana mereka apabila lebih dari 5 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan," terangnya.
4. Berharap pemilih muda tak salah pilih
Dengan pemutakhiran data caleg mantan napi tipikor ini, Titi berharap para pemilih terutamanya pemilih muda atau kaum millennials, tidak salah dalam menentukan pilihannya.
"Kalau memilih sepatu atau baju meski pun itu dari garage sale tapi tetap kan kita maunya yang bersih dan yang masih bagus. Apalagi untuk seseorang yang memiliki kekuasaan besar untuk mengatur anggaran yang akan berpengaruh besar pada hidup kita. Tentu kita gak mau dapat orang yang ketika dia pegang uang tapi dia terbukti korupsi uang," tegasnya.
