Penyidik KPK Tak Perlu Izin Dari Dewan Pengawas untuk Menyadap

Menurut Syamsuddin tidak tepat apabila DPR menyarankan agar penyidik meminta izin kepada dewan pengawas sebelum dilakukan aktivitas penyadapan. Sebab, Dewan Pengawas bukan bagian dari struktur atau lembaga kategori pro justicia di dalam satu Criminal Justice System. 

"Dewas (dewan pengawas) kan bukan atasan penyidik," kata dia di acara diskusi yang digelar oleh SmartFM di Jakarta Pusat pada Sabtu (14/9). 

Lagipula menurut Syamsuddin, aktivitas penyadapan adalah bagian dari pro justicia yang sudah lumrah dilakukan oleh aparat penegak hukum. 

Poin kedua yang menurutnya perlu digarisbawahi oleh anggota parlemen yakni mengenai keberadaan dewan pengawas itu sendiri. Sebab, pada dasarnya tugas dan fungsi dari dewan pengawas sama seperti dewan penasihat yang sudah ada di komisi antirasuah. Mereka memberi usulan atau saran kepada lima pimpinan KPK. 

"Problem di dalamnya adalah soal kedudukan Dewan Pengawas dalam KPK karena di dalam normanya dikatakan bahwa sifat dan kedudukan itu sebagai non struktural," kata Syamsuddin.

Posisi Dewan Penasihat di KPK menurutnya dimaknai sebagai penasihat KPK yang saat ini sudah ada di dalam institusi antirasuah. 

Pria yang menjabat Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) itu juga menjelaskan KPK tak perlu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebab, ketika mereka menaikan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan, sudah didukung oleh minimal dua alat bukti yang kuat. 

Kalau pun KPK tak sanggup menuntaskan kasus itu, maka komisi antirasuah melimpahkan perkaranya ke penegak hukum lain. 

"Cara-cara yang di dalam praktiknya itu juga hak publik untuk mengetahui suatu kasus ujung pangkalnya menjadi tidak ada, jadi tidak ada sulit, (agar tak perlu merilis SP3) jadi tidak," kata dia.