Pengamat: Kabinet Jokowi Jilid II untuk Muluskan Amademen UUD 1945

Menurut Qadari, apabila PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sudah berkoalisi maka dipastikan tiket untuk bisa lolos ke pemilu 2024 sudah berada di genggaman. Di tahun 2024 nanti, kedua parpol itu diprediksi akan mengusung nama baru lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi maju di Pilpres. 

"Paling tidak kalau keduanya berkoalisi, maka tiket untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan saat ini (ambang batas untuk bisa mengusung capres) sudah terpenuhi," tutur dia. 

Sementara, untuk agenda besar lainnya yakni DPR ingin melakukan revisi terhadap UUD 1945. Perubahan yang diusulkan yakni kewenangan MPR dalam menetapkan haluan negara yang dulu dikenal dengan istilah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Apabila ingin melakukan amandemen, maka yang perlu diubah yakni pasal 2 dan 3 di UUD 1945 yang mengatur mengenai eksistensi, kewenangan dan kedudukan MPR. 

"Agenda besar yang belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya yakni melakukan UUD 1945 akan terjadi. Untuk mewujudkan itu, maka dibutuhkan koalisi yang besar. Amandemen tidak mungkin dilaksanakan dengan koalisi kecil," ujar Qadari. 

Ia mengatakan sesungguhnya amandemen terhadap UUD 1945 sudah sejak lama ingin dilakukan. Inisiatif kali pertama datang dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

"Tapi, saat itu DPR sedang tidak berselera. Nah, di tahun 2019, DPR berselera. Bahkan, Gerindra dan NasDem pun mendukung," kata dia. 

Sementara, Prabowo Subianto pada Senin (21/10) terlihat begitu gembira ketika mendatangi Istana Negara di sore hari. Dari mana Prabowo tengah bahagia? Dalam pandangan Qadari hal tersebut tidak sulit untuk ditebak. 

"Kalau mau tahu apakah 08 (nama panggilan akrab Prabowo) riang itu mudah. Pokoknya terlihat senyumnya lebar, tangannya terayun-ayun. Kalau dia merasa riang banget, dia akan joged," ujar Qadari. 

Namun, sikap bahagia Prabowo sesungguhnya bisa dimaklumi. Walaupun di pemilu 2019 gagal menjadi Presiden, namun ia bisa menjadi pembantu Presiden dan duduk sebagai Menteri Pertahanan. 

Kendati memberi julukan kabinet jilid II di kepemimpinan Jokowi adalah kabinet spesial paket telor, namun Qadari tetap kritis menilai sebagaian besar nama-nama yang muncul merupakan pilihan ketua partai politik pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

"Separuh nama-nama ini bukan keluar Jokowi, tapi dari ketua umum parpol. Jadi, pilihannya sangat terbatas," kata Qadari. 

Orang-orang dari partai politik memang jumlahnya 45 persen. Tapi, ia tetap dinilai tidak leluasa memilih karena yang menyodorkan nama adalah ketum parpolnya. 

Meski begitu, Qadari memberikan skor 7,5 bagi kabinet Jokowi di jilid kedua. Sebab, Jokowi masih memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru seperti Nadiem Makarim, Whisnutama, Mahfud MD dan Erick Thohir untuk duduk sebagai Menteri. 

"Mereka ini kan sudah membuktikan bisa mewujudkan sebuah ide menjadi realitas," tutur dia. 

Gimana, guys? Kalian setuju dengan analisa di atas?