Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 DKI Jakarta sebesar Rp87,95 triliun.
"Total RAPBD 2020 sebesar Rp 87,95 triliun atau meningkat 1,22 persen dibandingkan Perubahan APBD 2019 sebesar Rp 86,89 triliun," ucap Anies dalam pidatonya di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12).
Anies menjelaskan bahwa rencana pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta pada 2020 sebesar Rp82,19 triliun. Rinciannya adalah pendapatan asli daerah (PAD) Rp57,56 triliun, dana perimbangan Rp21,61 triliun, pendapatan daerah lain-lain yang sah sebesar Rp3,01 triliun.
Anies mengungkapkan bahwa dana PAD diperoleh dari pajak daerah Rp50,17 triliun, retribusi daerah Rp755,75 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp755,75 miliar. "Serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp5,88 triliun," ujarnya.
Kemudian, Dana Perimbangan didapat Pemprov DKI Jakarta dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp 17,82 triliun dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3,39 triliun.
"Dana Bagi Hasil mengalami penurunan. Penurunan ini memperkuat argumentasi perlunya Pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD," jelasnya.
Adapun, Lain-lain Pendapatan Daerah Sah beras dari Pendapatan Hibah sebesar Rp 2,95 triliun dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 62,61 miliar.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan Belanja Daerah tahun 2020 sebesar Rp 79,61 triliun. Jumlah tersebut meningkat 2,26 persen dibandingkan Perubahan APBD 2019 sebesar Rp 77,85 triliun.
"Pada tahun anggaran 2020, Belanja Tidak Langsung dialokasikan sebesar Rp 34,76 triliun dan Belanja Langsung senilai Rp 44,84 triliun," ujarnya.
Anies menjelaskan bahwa Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp 20,84 triliun, Belanja Bunga sebesar Rp 76 miliar, Belanja Subsidi Rp 5,57 triliun, Belanja Hibah Rp 2,54 triliun, belanja Bantuan Sosial Rp 4,8 triliun, Belanja Bantuan Keuangan Rp 576,99 miliar, dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 335,53 miliar.
Untuk Belanja Langsung meliputi belanja yang menitikberatkan pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kegiatan strategis daerah dan pemenuhan Belanja Prioritas Daerah Lainnya, serta peningkatan penghasilan PJLP dan PPSU sesuai dengan peningkatan UMP sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2019.