Jakarta, IDN Times - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay, mulai angkat bicara terkait evaluasi cara pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.
Tapi, kali ini Hadar membahas pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar di luar negeri.
Menurut Hadar, surat suara pemilu mesti punya kode khusus agar mudah diinput ke dalam sistem komputer.
"Kalau sudah terekam dalam barcode, tak usah lagi menyalin. Itu sudah masuk, bahkan nanti bisa lagi disambungkan dengan lokasi-lokasi TPS lain," kata Hadar dalam diskusi bertajuk 'Tantangan Pemilu RI 2019 di Luar Negeri' yang dilangsungkan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Senin (29/4).
Peneliti senior NETGRIT ini juga menerangkan manfaat barcode bila dicantumkan pada surat suara pemilu.
"Sehingga, kita bisa mengetahui (pemilih) yang bersangkutan telah memilih dan tidak bisa memilih di tempat lain. Tentu proses itu bisa lebih cepat," ucap Hadar.
Hadar menilai betapa pentingnya Indonesia mengandalkan teknologi dalam pelaksanaan pemilu berikutnya.
"Termasuk untuk (mendata) para warga kita di luar negeri yang tempat tinggalnya berubah. Jadi, kita perlu upayakan ke depan ketika mereka mendaftar, itu tidak perlu datang ke tempat tertentu," ujar dia.
Sehingga, para calon pemilih di luar negeri cukup mendaftar secara online.
Ia juga menyoroti berbagai kendala para calon pemilih, walaupun nama mereka sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).
Hal ini disebabkan model pos masih banyak menimbulkan persoalan hingga saat ini, masih menurut Hadar.
"Kehadiran atau personal voting, untuk harus hadir ke TPS, itu tidak mudah ya, mereka di luar negeri itu. Karena mereka tersebar luas," ujar Hadar.
Kecuali WNI yang memiliki tempat tinggal di luar negeri dan dekat dengan TPS, mereka masih mungkin untuk datang langsung.
"Kalau Hong Kong, Singapura, Malaysia, masih kecil ya daerahnya. Tapi, bagaimana jika itu terjadi seperti di negara Amerika Serikat yang luasnya sangat besar? Mungkin, kita harus mulai mencari cara voting machine ya, untuk pemilu luar negeri," terang ia.
Alasan lain menjalankan voting machine, ternyata terkait DPTLN yang masih di bawah jumlah WNI di luar negeri.
"Jadi, semua yang ada di luar negeri bisa gunakan hak pilih. DPTLN kita tahun ini hanya 2 juta, jumlah WNI kita di luar negeri 9 juta. Nah, itu yang harus kita pikirkan," ujar Hadar.
Maka dari itu, demi terwujudnya pembenahan pemungutan suara pemilu di luar negeri, Hadar pun mengatakan perlunya daerah pemilihan (dapil) di luar negeri bagi legislator atau anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPR).
"Nanti untuk wakil rakyat kita, agar mereka yang di luar negeri mendapat perhatian khusus juga, kita usulkan dapil luar negeri," tegas ia.