Pemerintah Resmi Catat UU Baru KPK Nomor 19 Tahun 2019

UU baru KPK setebal 36 halaman itu bisa diberi nomor usai permasalahan salah ketik dirampungkan oleh DPR. Namun, proses yang dilakukan DPR bukan dengan menggelar sidang dan melibatkan publik dalam pembahasannya. DPR menilainya itu kesalahan tulis semata dan langsung dikoreksi.

"Itu kan typing error (pengetikan bermasalah) saja. Cukup dicek di dlm dokumen rapat atau persidangan," ujar anggota Badan Legislatif DPR, Hendrawan Supratikno melalui pesan pendek kepada IDN Times pada Kamis (17/10).

Kendati ia mengatakan pihak Baleg sudah memperbaiki kekeliruan penulisan, hingga kini Hendrawan mengaku juga tak punya salinan UU nomor 19 tahun 2019 tersebut.

Ia dan rekan-rekan anggota DPR lainnya juga sedang menanti UU tersebut diberi nomor dan dicatat di lembar negara.

Uniknya kendati sudah dicatat di lembar negara dan diberi nomor, namun KPK hingga kini belum memperoleh salinan UU baru tersebut. Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengonfirmasi soal belum diterimanya salinan dokumen tersebut.

Komisi antirasuah tidak memperoleh dokumen UU baru lantaran sejak awal pembahasan tidak ikut dilibatkan oleh DPR. Revisi UU itu seolah dikebut dan terbukti rampung dalam waktu sekitar satu minggu.

"Ya, kami baru dapat informasinya pagi ini. Nanti akan dilihat apa isi UU tersebut, dan segera kami bahas untuk memutuskan tindak lanjut berikutnya," ujar Febri melalui keterangan tertulis pada Jumat (18/10).

Komisi antirasuah, kata Febri, baru bisa membahasnya apabila mereka sudah menerima salinan UU nya.

"Dokumen UU 19 Tahun 2019 tersebut belum kami dapatkan sampai saat ini," kata dia lagi.

Sebelum UU baru berlaku, komisi antirasuah sudah membuat langkah antisipasi dengan membentul dua tim transisi. Tim pertama untuk menganalisa dampak buruk UU baru KPK ke lembaga. Tim kedua untuk menyiapkan proses transisi pegawai KPK yang akan diubah menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Ketua KPK, Agus Rahardjo ketika memberikan keterangan pers pada Rabu (16/10) memastikan institusi yang ia pimpin tetap bekerja seperti biasa walau UU baru berlaku pada (17/10). Pihaknya mengaku sudah menyiapkan Peraturan Komisi yang diharapkan bisa menjadi 'jembatan' bagi absennya pasal peralihan di UU tersebut.

Dengan Perkom itu diharapkan aktvitas penindakan termasuk Operasi Tangkap Tangan (OTT) masih terus berlangsung. Sebab, di Perkom, tutur Agus, turut mengatur siapa pihak yang bisa tanda tangan surat perintah penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, kendati Dewan Pengawas belum dibentuk.

"Jadi, nanti kewenangan untuk tanda tangan itu ada di Deputi Penindakan. Pimpinan nanti diinfokan saja," kata Agus pada Rabu kemarin.

Kendati harapan semakin pupus, namun Agus tetap meminta kepada Presiden Jokowi untuk melakukan upaya penyelamatan KPK. Caranya, berharap agar Presiden Jokowi tetap menerbitkan Perppu.