Jakarta, IDN Times - Sekretaris DKI Jakarta, Saefullah menjelaskan alasan merevisi besaran anggaran Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2020.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2020 diusulkan anggaran sebesar Rp95,99 triliun, namun direvisi menjadi Rp89,441 triliun. Ada perubahan kurang lebih Rp6 triliun.
Saefullah menyampaikan, revisi KUA-PPAS itu karena dana bagi hasil Pemerintah Pusat ke Pemprov DKI itu tidak disetorkan sebesar Rp6 Triliun. Artinya pemerintah pusat memiliki utang kepada DKI senilai Rp6 triliun.
Hal ini karena pemerintah pusat belum membayarkan dana perimbangan kepada DKI tahun ini dengan jumlah tersebut. Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umun, dana alokasi umum.
"Sebesar 6,4 triliun (dibulatkan). Itu tidak disetorkan dan menjadi piutang pemerintah pusat, dan dibayarkan pada 2020 nanti," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/10).
Namun, mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menyampaikan bahwa perubahan itu merupakan hal yang biasa dalam pembahasan anggaran di pemerintahan.
"Turun naik itu biasa, itu pembahasan biasa. Yang penting bisa dijelaskan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi memastikan pihaknya akan menjaga akuntabilitas pembahasan RAPBD 2020 dari awal hingga pengesahan. Ia pun menargetkan pembahasan tersebut rampung sebelum 30 November 2019.
"Karena ini anggaran murni, kalau terburu-buru tidak bagus juga. Selain itu banyak anggaran yang perlu kita pertimbangkan juga dari sisi manfaatnya," ujarnya pada Rabu (23/10).