Pemerintah dan DPR Sepakat Tambah Anggaran untuk Kuota Haji 2019

Lukman mengatakan, adanya tambahan anggaran sebagai implikasi penambahan kuota jemaah. Karena itu sumber pembiayaan tambahan anggaran didapat dari hasil efisiensi Kementerian Agama maupun efisiensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

"Selebihnya kita berharap ada dana dari APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sehingga lalu kemudian pembiayaan untuk 10 ribu jemaah ini betul-betul bisa diwujudkan. Sehingga lalu kemudian tambahan kuota ini bisa direalisasikan tahun ini juga," kata Lukman.

Berdasarkan kesimpulan rapat komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, disepakati sumber tambahan anggaran lain di luar APBN yang berasal dari efisiensi pengadaan SAR oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar Rp65 miliar. 

Kemudian tambahan anggaran lainnya berasal dari realokasi efisiensi pengadaan akomodasi Mekah 2019 sebesar Rp50 miliar dan efisiensi nilai manfaat BPKH Rp55 miliar. Lalu ada tambahan anggaran yang akan dialokasikan juga untuk kebutuhan petugas haji sebesar Rp6.805.482.100. Sumbernya berasal dari APBN Kementerian Agama 2019.

Adapun komponen penambahan anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan jemaah haji, operasional haji, dan safe guarding.

Lukman sangat bersyukur dengan penambahan kuota haji tahun ini. Menurutnya, hal ini merupakan buah dari diplomasi antara Pemerintah Indonesia dengan Saudi Arabia beberapa waktu lalu.

"Kami menganggap hal ini bukan beban, tapi sebuah perluasan dari medan amal yang harus kita lakukan semaksimal mungkin, sehingga Kementerian Agama akan bekerja all out untuk juga melayani jamaah haji ini," bebernya.

Lebih lanjut, Lukman menerangkan, tambahan 10 ribu kuota diprioritaskan 25 persen untuk lansia, 25 persen berikutnya untuk pendamping lansia, sisanya diberikan pada jemaah sesuai daftar tunggu di tiap provinsi.

"Tambahan kuota tersebut akan diimplementasikan tiap provinsi," ujarnya.

Di dalam negeri, lanjut Lukman, penambahan kuota akan memengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mensyaratkan rekam biometrik yang sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

"Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10 ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” lanjut dia.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, kata Lukman, harus ditambah dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah, misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi) sudah penuh.

“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” tutur Lukman.