Pemda Lampung Diimbau KPK Kembalikan Hadiah 1 Ton Gula Pasir

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan pemberian parsel dari bawahan ke atasan atau pihak swasta ke penyelenggara negara bisa diartikan terkait posisi mereka. 

"Kami melihatnya tidak murni niat untuk berbagi ketika Lebaran, tetapi karena ada hubungan jabatan di sana," kata Febri. 

Lembaga antirasuah menyarankan apabila ingin menerima sesuatu berupa makanan, maka lebih baik langsung disumbangkan ke pihak yang membutuhkan. 

"Kemudian, setelah diberikan ke pihak yang membutuhkan, bisa dibuatkan tanda pelaporan dan dokumentasinya, lalu dilaporkan ke KPK melalui e-mail. Itu nanti akan dicatat sebagai pelaporan gratifikasi," tutur dia.

Selain merekomendasikan agar semua hadiah ditolak sejak awal, KPK juga menyarankan bagi penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa bahan makanan agar langsung disumbangkan kepada pihak yang membutuhkan. 

"Jadi, di momen saling berbagi ini, agar hadiah berupa parsel itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan misalnya ke rumah panti asuhan dan anak-anak yatim piatu," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah. 

Kendati begitu, mantan aktivis antikorupsi tersebut mengingatkan kondisi yang ideal yakni agar penyelenggara negara sejak awal menolak semua hadiah yang diberikan jelang perayaan Idul Fitri. 

"Penolakan itu, nantinya bisa disampaikan ke KPK atau UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) sehingga tidak perlu lagi ada proses-proses lanjutan. Ini menjadi target KPK pada tahun ini agar semaksimal mungkin melakukan penolakan terkait gratifikasi jabatan," tutur dia.

Dari data yang dimiliki oleh KPK, ada pula lima laporan penolakan penerimaan gratifikasi. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, itu lah kondisi yang ideal, sehingga tidak diperlukan proses lanjutan. 

Selain itu, KPK juga menerima pelaporan beragam gratifikasi lain seperti parsel kue Lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai Rp50 ribu hingga Rp4 juta. 

"Sehingga, total gratifikasi yang dilaporkan sebesar Rp39.183.000,00 dan SGD$1.000," kata Febri.

Pelaporan terbanyak, kata juru bicara KPK, Febri Diansyah berasal dari kementerian/lembaga yakni 36 laporan, pemerintah daerah 5 laporan dan BUMN 3 laporan. 

Febri mengatakan bagi para penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi dengan kesadaran dan dalam kurun waktu 30 hari, maka ia bisa terbebas dari ancaman pidana seperti yang tertulis dalam pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. 

"Pidananya yaitu berupa penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Ada pula pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milar," kata Febri. 

Ia melanjutkan, apabila gratifikasi baru dilaporkan setelah ada proses hukum yang dilakukan oleh KPK, maka komisi antirasuah tidak dapat memprosesnya. 

"Sehingga, kami akan menyerahkannya ke proses hukum yang berjalan. Sehingga, tindakan yang terbaik adalah menolak gratifikasi sejak awal," katanya lagi.