PDIP Dorong Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Hasto menjelaskan PDIP melalui rakernas juga merekomendasikan agar Badan Riset dan Inovasi Nasional segera diwujudkan. Harapannya, badan ini bisa mengambil fokus kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia, dan teknologi.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No 11 Tahun 2019 yang telah mematrikan riset sebagai salah satu kunci kedaulatan, termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan. Menurut PDIP, riset yang berdaulat merupakan hal fundamental dalam menjalankan roda pembangunan menuju negara industri maju, negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

"Kami mendorong anak-anak muda untuk mengejar ilmu pengetahuan, dan kalau perlu negara memberikan fasilitas sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemajuan di dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui riset dan inovasi tersebut," kata Hasto.

Sejalan dengan rekomendasi pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional, lanjut Hasto, rakernas PDIP juga merekomendasikan untuk menyusun langkah politik strategis, guna menggagas haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu dan hilir, berbasis penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.

Haluan pembangunan nasional yang dirancang tersebut merupakan jalan kemakmuran yang bertumpu pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

PDIP menilai pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia. Sangat disayangkan apabila keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah, dan seluruh kekayaan hayati, serta apa yang terkandung ada di dalam bumi seperti air, laut dan kekayaan alam Indonesia tidak dikelola dengan baik.

Hasto juga mengungkapkan sejauh ini pendirian Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah dalam tahap penyusunan di pemerintahan Jokowi. “Sudah kami dorong untuk terbentuk peraturannya. Sudah dikoordinasikan melalui Menteri PAN-RB dan Sekretariat Negara," ujar dia.

Megawati menyoroti soal undang-undang yang disahkan pada DPR RI 2014-2019, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Menurut dia, undang-undang ini menghidupkan konsepsi pembangunan ala proklamator sekaligus presiden pertama RI Bung Karno.

Megawati menyebut terdapat tiga prinsip gagasan Bung Karno yang dimaklumatkan dalam UU No 11 Tahun 2019, yaitu kebijakan pembangunan harus berlandaskan pada riset inovasi dan teknologi. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional dan kerja sama iptek terkait riset dan inovasi harus menghasilkan alih teknologi bagi kemajuan bangsa.