PDIP Didesak Jelaskan Mengapa Getol Ingin Harun Jadi Anggota DPR

Bagi Donal kemunculan nama Harun Masiku secara tiba-tiba tanpa diketahui dengan rekam jejak yang jelas justru memunculkan spekulasi lainnya. Sebab, sampai mengharuskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasti Kristiyanto yang turun tangan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung mengenai kewenangan partai mengganti kadernya di parlemen.

"Dua kali petinggi PDI Perjuangan berkirim surat dan dalam dua kali KPU menggelar sidang, mereka menolak Penggantian Antar Waktu (PAW). Yang saya baca justru ada intensi kuat dari partai untuk menggeser Riezky. Tidak mungkin PAW murni keinginan Harun Masiku seorang," kata Donal menganalisa. 

Harun hanya memperoleh suara yang kecil. Ia pun bukan pejabat struktural di partai sehingga memiliki daya tawar yang rendah. 

"Tapi, ini difasilitasi oleh partai politik. Kita kan tidak tahu mengapa partai sampai mengambil keputusan demikian," ujarnya lagi. 

Keberadaan Harun pun hingga kini masih tidak jelas. Walaupun imigrasi menyebut ia sudah meninggalkan Indonesia sejak (6/1) lalu dan belum ada catatan ia sudah kembali ke Tanah Air. 

Namun, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar justru pernah menyebut pada tanggal (6/1) Harun justru masih ada di Indonesia. Ia diduga ikut berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim penyelidik KPK disebut mencium keberadaan Harun dan Hasto di sana.

Hasto pun membantah sempat berada di PTIK. Kepada media yang menemuinya pada Jumat (10/1), Hasto berkilah tengah menyiapkan rapat kerja nasional sekaligus HUT ke-47 PDIP.

"Kami persiapkan dengan matang sehingga hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir, bahkan bulan terakhir energi dan pikiran saya fokus dalam pelaksanaan rakernas," ujarnya di JI Expo Kemayoran pekan lalu. 

Ia bahkan juga sempat menyebut tengah diare, makanya absen dalam pemberian keterangan pers pada Kamis pekan lalu.  

Analisa Donal yang lain usai terjadinya OTT yang menimpa eks komisioner KPU yaitu publik ragu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada tahun-tahun mendatang. Sebab, melihat dari peristiwa yang terjadi di PDI Perjuangan, bisa saja caleg yang sudah dinyatakan lolos ke parlemen, tiba-tiba di tengah-tengah jelang pelantikan malah diganti. 

"Jadi, bahayanya ke depan seorang caleg bisa berpikir tak perlu berkampanye, lalu saya bermain di ujung, take over usai main mata dengan elit partai. Suara yang terpilih digembosi, dipecat, lalu saya lah yang naik sebagai anggota legislatif nanti," kata dia. 

Oleh sebab itu, ia mendorong KPK agar membongkar tuntas skandal suap yang melibatkan metode PAW tersebut. 

"Sebab, ini merupakan korupsi plus kejahatan demokrasi karena semakin kita percaya dengan sistem proporsional terbuka dengan outputnya perolehan suara tapi tetap saja bisa dimainkan oleh parpol. Apalagi kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup," katanya lagi.