NasDem Menilai Rekonsiliasi Bukan Berarti Dapat Jatah Kursi di Kabinet
1. Tak ada permintaan jumlah posisi menteri dari NasDem
Taufiq menjelaskan sebetulnya dalam tradisi indonesia, tidak ada istilah meminta jatah kursi oleh partai koalisi di dalam kabinet. Para pihak dari koalisi, kata dia, akan saling paham bahwa itu bergantung dengan jumlah persen dari suara yang didapat. Sehingga menurut Taufiq, tidak etis jika NasDem langsung memutuskan berapa kursi yang akan diduduki anggota NasDem dalam kabinet.
"Itu biasanya akan mengalir aja, jadi tidak ada yang merasa terkurangi atau merasa ditinggalkan. Itu biasa yang terjadi yang lalu. Itu telah terjadi proses itu lama bukan diatas sikap yg meminta berapa jumlah, itu udh ada pemahaman," ujar Taufik saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (1/6).
2. Rekonsiliasi bukan berarti mendapat jatah kursi di kabinet
Taufiq menilai, usai putusan KPU atas presiden dan wakil presiden terpilih, perlu dilakukan rekonsiliasi. Namun, menurut Taufiq, rekonsiliasi tersebut tidak di atas pandangan bagi-bagi kursi dalam kabinet kerja jilid 2 tapi rekonsiliasi dalam konteks kepentingan berbangsa dan bernegara.
"Rekonsiliasi itu bisa saja tetapi berada dalam koalisi yg oposisi, bukan karena ada ajakan rekonsiliasi maka harus berikan kursi bahkan saya serukan Gerindra, PKS, dan PAN berada di luar (pemerintahan). Itu akan baik bagi indonesia dan baik untuk demokrasi. Jadi tdk perlu meminta atau diajak berada di koalisi Pak Jokowi," ujar Taufiq.
3. Rekonsiliasi dapat menyebabkan pemerintahan kembali ke Orde Baru
Koalisi oposisi Jokowi-Ma'ruf diharapkan Taufiq secara pribadi tetap berada dalam posisi oposisi. Taufiq menilai hal tersebut demi adanya pandangan yang berbeda dalam pemerintahan.
"Bukan persoalan setuju atau tidak tapi lihat dalam konteks berbangsa bernegara. Kalau semua bergabung lantas pandangan masyarakat Indonesia kan tidak semuanya, menurut saya memilih Pak Jokowi. Kalau semua bergabung maka nanti dianggap balik ke Orde Baru," tutur Taufiq.
4. NasDem nilai oposisi yang akan bergabung harus ikhlas
Taufiq mengatakan partai koalisi oposisi yang ingin bergabung harus secara totalitas. Dia pun menyebutkan pengalaman dalam sejarah politik Indonesia, di mana ada oposisi yang bergabung dengan pihak yang menang, namun akhirnya dinilai tidak ikhlas dalam bergabung.
"Kalau mereka ingin gabung, itu total, dukung pemerintahan Jokowi. Tapi ketika PAN gabung, setengah-setengah menurut saya. Menghitung sebagai teman ga bisa, sebagai lawan ga bisa. Harus perjelas sikapnya seperti PPP dan Golkar," tutur Taufiq.
.png)
