Benarkah Pemerintah Akan Blokir WhatsApp, Facebook, Line dan Twitter?
Zaman sekarang, siapa sih tidak punya akun media sosial?
Tak dipungkiri, banyak masyarakat Indonesia yang memakai sosial media seperti Facebook dan Twitter. Karena banyaknya pengguna, pihak Facebook dan Twitter bahkan telah menempatkan kantor perwakilannya di tanah air guna meningkatkan layanannya.
Sayangnya, sampai sekarang mereka masih belum memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Alhasil, hal ini membuat Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara memaksa Facebook dan Twitter untuk segera mengurus pembentukan BUT.
Apa tujuan Menkominfo memaksa Facebook dan Twitter membentuk BUT?
Rudiantara mengatakan pembentukan BUT tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Rencananya aturan tersebut akan segera diterapkan pada bulan Maret 2016 mendatang. Apabila tidak mematuhi perintah dari Menkominfo, mereka mengancam akan memblokir Facebook dan Twitter.
Peraturan ini dilakukan untuk mengurangi adanya unsur penyalahgunaan pada sosial media terbesar di dunia tersebut. Namun, hal ini dinilai menjadi sesuatu yang sangat memberatkan. Banyak netizen dan pengguna sosial media yang akan menjerit jika mereka tidak bisa mengakses situs favorit tersebut.
WhatsApp, Line dan media sosial lain juga ikut kena getahnya!
Apakah semua hanya berhenti di Facebook dan Twitter saja? Tentu tidak! Aturan tersebut juga diterapkan untuk Google, YouTube, Line dan WhatsApp. Bagi perusaahaan asing yang ingin membentuk BUT, mereka harus memiliki kantor dan karyawan di Indonesia. Ditambah lagi, mereka juga harus mengikuti aturan perpajakan di Indonesia. Jika tidak, maka ancaman pemblokiran pun akan langsung diberlakukan.
Lalu kenapa pemerintah segalak ini?
Salah satu faktor yang menyebabkan Menkominfo segalak ini adalah karena income pemasangan iklan di platform digital dari para pelaku usaha individu maupun perusahaan di Indonesia selama tahun 2015 telah mencapai angka 850 juta dolar. Seanyak 70 persen dari nilai tersebut nyatanya didominasi oleh Facebook dan Twitter.
Sayangnya, nilai transaksi yang besar ini cuma dialokasikan untuk membayar pajak di luar negeri. Hal inilah yang membuat Menkominfo Rudiantara menganggap praktik tersebut tidak adil. Pemerintah yang telah mengijinkan keduanya beroperasi di Indonesia tapi seolah justru tidak mendapatkan apa-apa.
Menkominfo berharap supaya Facebook dan Twitter segera mematuhi aturan pemerintah. Kebijakan tersebut juga sebenarnya sudah banyak diterapkan di negara-negara lain.
