Menteri-Menteri Jokowi Diminta Tak Buat Keputusan Hingga Oktober
Jakarta, IDN Times - Pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8) siang, membuat banyak masyarakat merasa gerah. Muncul dorongan agar pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Soemarno untuk segera memilih bos definitif PT PLN (Persero). Padahal, Sripeni Inten Cahyani baru dua hari menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PLN.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan buka suara. Dia mengatakan jika Presiden Jokowi telah memberi instruksi kepada para menterinya agar tidak membuat keputusan hingga Oktober mendatang.
"Presiden beri arahan ke kami di paripurna agar semua menteri tidak membuat keputusan sampai Oktober," ujarnya dalam afternoon tea di kantornya, Jakarta, Senin (5/8).
1. Diizinkan ambil keputusan apabila ada arahan khusus
Meski begitu, kata Luhut, para menteri tidak sepenuhnya dilarang. Mereka bisa mengambil keputusan asalkan ada perintah khusus dari Presiden Jokowi menyangkut kepentingan rakyat dan negara.
"Kecuali ada arahan khusus (boleh ambil keputusan)," tuturnya.
2. Alasan pelarangan hingga Oktober
Luhut mengungkapkan arahan untuk tidak membuat keputusan hingga Oktober mendatang, "karena mau ganti menteri," ujarnya seraya tertawa.
3. Senin pagi, Sripeni menerima kedatangan Jokowi ke kantor pusat PLN
Presiden Joko "Jokowi" Widodo datang ke kantor pusat PLN, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8) pagi. Di depan direksi PLN, Jokowi mempertanyakan mengapa PLN tidak memperhitungkan kondisi mati lampu hingga hampir seharian, seperti yang terjadi pada Minggu (4/8) kemarin.
Di usia menjabat posisi Plt Dirut PLN yang baru dua hari, Sripeni pun harus menerima langsung teguran dan kemarahan Presiden Jokowi. Ia pun memberi penjelasan ketika Presiden Jokowi menuntut PLN menjelaskan rencana PLN untuk mengantisipasi kejadian seperti itu di masa depan.
