Jakarta, IDN Times - Menjalankan kementerian dengan salah satu anggaran terbesar bukan hal yang mudah bagi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengaku selalu waswas dan menangis karena khawatir akan potensi korupsi yang terjadi di kementeriannya.
"Saya tiap hari deg-degan, emang enak dengan anggaran besar, no! Kadang saya sering nangis," kata Basuki dalam wawancara Suara Millennials bersama IDN Times, Jumat (4/10).
Bagi Basuki, mencegah korupsi di Kementerian PUPR merupakan tanggung jawab yang berat.
"Menjadi tugas berat saya karena ini kan perjalanan panjang dari dulu," ujarnya.
Ia mengatakan, korupsi di pengadaan barang dan jasa bukan hanya mengancam aparatur sipil negara (ASN) saja namun juga penyedia barang dan jasa.
"Para penyedia jasa tuh tugasnya menggoda, tinggal ASN ini tergoda atau gak. Dia harus usaha. Kalau ingin menang, kalau ada surat kalau perlu ditempel-tempel. Analoginya, kalau kita gak bisa diganggu, anak kita atau istri kita diganggu," kata Basuki.
Basuki terus mengevaluasi strategi pencegahan penyimpangan (fraud) PBJ di kementeriannya melalui Balai Pelaksanaan Barang dan Jasa (Balai PBJ) yang ada di tiap provinsi.
Basuki juga membentuk Tim Penyusunan Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa yang telah dikomunikasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim itu tersendiri terdiri dari 10 orang. Salah satunya adalah Staf Khusus Basuki yang merupakan eks Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak.