Menkum HAM: Tak Ada yang Awasi Napi Koruptor di Lapas Nusa Kambangan

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly turut mengaku khawatir apabila tanpa pengawasan yang melekat dari publik, napi kasus korupsi justru semakin bisa bertindak leluasa di Nusa Kambangan. 

"Di (Lapas) Sukamiskin yang ditongkrongin wartawan aja bisa bobol, apalagi di situ, bisa pesta pora dia nanti," kata Menteri dari PDI Perjuangan itu. 

Menurut Yasonna, alih-alih mengirimkan napi kasus korupsi ke Nusa Kambangan lebih baik dilakukan pembenahan di Lapas Sukamiskin. Sikap integritas harus dibangun. Bagi petugas yang terbukti melanggar dan lalai, akan diberi sanksi. 

"Jadi mohon kepada teman-teman, tunduklah pada aturan, taatlah pada aturan. Kalau nggak, pesannya juga jelas, kalau melanggar aturan SOP, ya sudah, terima konsekuensinya," tutur dia lagi. 

Menteri Yasonna menjelaskan lapas di Nusa Kambangan diperuntukan bagi napi yang dianggap membahayakan, sehingga mereka harus ditempatkan di sana. Sementara, dalam pemikirannya, napi kasus korupsi tidak berpotensi risiko tinggi. 

"Memang ada (lapas) medium security, tapi medium security itu adalah orang yang dari maximum security itu tadi sudah berubah. Semakin taat, semakin baik, baru dipindah ke situ. Jadi memang dedicated secara khusus," kata Yasonna lagi.

Sementara, menurut KPK, wacana pemindahan napi kasus korupsi ke lapas di Nusa Kambangan justru dimunculkan oleh Kemenkum HAM sendiri. Dari sana, kemudian ditindak lanjuti oleh KPK dengan membuat rencana aksi.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengharapkan Kemenkum HAM bisa menyerahkan daftar nama napi yang akan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan di bulan Juni 2019. Daftar nama itu kemudian akan didiskusikan bersama. 

Selain itu, ia juga mengharapkan agar Kemenkum HAM merevisi peraturan menteri tentang masa pemotongan masa tahanan napi. 

"Sebab, aturan mengenai remisi itu berisiko transaksional. Selain itu, kami juga mengingatkan soal evaluasi pedoman teknis sistem pemasyarakatan," kata Febri melalui keterangan tertulis pada (17/6) lalu. 

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, agar bisa memindahkan napi kasus korupsi ke Lapas Nusa Kambangan tidak membutuhkan proses yang rumit, apalagi pembangunan lapas baru. Sebab, berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh KPK dan koordinasi sebelumnya, situasi ini tak perlu menunggu pembangunan lapas baru. 

"Karena masih ada sejumlah sel di sana yang masih belum digunakan," kata Febri melalui keterangan tertulis. 

Berdasarkan kajian KPK pula, napi kasus korupsi bisa ditempatkan di lapas dengan pengamanan maksimum saja. Febri menjelaskan pengamanan di lapas Nusa Kambangan lebih ketat sehingga membuat celah terulangnya praktik suap seperti Lapas Sukamiskin lebih kecil. 

"Kami menduga praktik seperti ini sangat berisiko terjadi untuk pihak lain yaitu menyuap petugas lapas untuk mendapatkan fasilitas tertentu atau bentuk pemberian gratifikasi dan uang pelicin," tutur dia. 

Ketua KPK, Agus Rahardjo pernah menguraikan harapan agar napi kasus korupsi terutama koruptor kelas kakap bisa dipindah penahanannya ke Lapas Nusa Kambangan pada 2019. 

Ide mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu bukan tanpa dasar. Agus mengaku sudah pernah berkunjung ke fasilitas pengamanan maksimum di Lapas Nusakambangan.

Ia terkesan takjub dengan sistem pengamanan yang diberlakukan di Lapas Nusakambangan. Lapas itu terletak di sebuah pulau terpencil dan dipisahkan oleh selat. Sehingga, untuk bisa ke sana harus menyeberang menggunakan kapal. 

Ia juga mendengar cerita ada ular berbisa yang sengaja disebar untuk mencegah para terpidana untuk kabur dari pulau. Para petugas di lapas dengan pengamanan super maksimum tidak menampilkan wajah yang sesungguhnya. Mereka menggunakan topeng sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan para napi. 

"Itu pengalaman saya. Jadi, gak ada salahnya juga koruptor-koruptor big fish masuk ke sana," kata Agus pada (30/4) lalu.