Menkum HAM Sarankan Putranya Tak Perlu Penuhi Panggilan KPK, Kenapa?

Plh Kepala Biro Humas, Chrystelina GS, mengakui surat memang belum diterima oleh pihak Yamitema. Oleh sebab itu, penyidik akan memanggil ulang Yamitema pada Selasa (12/11). 

"Surat panggilan belum sampai kepada yang bersangkutan dan pemeriksaan mudah-mudahan dijadwalkan ulang pada Selasa," ujar Chrystelina di gedung Merah Putih pada Senin malam kemarin. 

Yamitema diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari. Ia diketahui merupakan Direktur PT Kani Jaya Sentosa, sebuah perusahaan konstruksi yang beroperasi di Medan. Isa ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. 

Menkum HAM Yasonna menyatakan putranya siap mendatangi penyidik KPK apabila surat fisik sudah diterima. 

"Kalau nanti dia dapat (surat pemanggilan) hard copy nya, dia akan datang. Mungkin untuk klarifikasi ya," tutur dia kepada media. 

Yasonna mengakui putranya memang seorang wirausaha. Selama tiga tahun terakhir, Yamitema, kata Yasonna, memang berada di Medan. 

"Tapi, dia gak banyak terlibat di dalam bisnis itu," kata menteri yang juga politikus PDI Perjuangan tersebut. 

Keterlibatan Kepala Dinas PUPR, Isa Ansyari dalam kasus suap Walkot Medan yakni terkait pemberian uang suap. Sejak dilantik pada 6 Februari 2019 lalu oleh Dzulmi, Isa diduga rutin memberikan uang kepada Dzulmi. Nominalnya mencapai Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret hingga Juni 2019. 

"Pada tanggal 18 September 2019, IAN (Isa Ansyari) juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada TDE (Tengku Dzulmi Eldin)," ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang ketika memberikan keterangan pers pada (16/10) lalu. 

Isa juga menjadi andalan Dzulmi ketika muncul permasalahan adanya ekses biaya gara-gara mengajak keluarganya dalam kunjungan dinas ke Jepang pada Juli lalu. Muncul biaya non-budgeter yang angkanya mencapai Rp800 juta. Hal itu karena kunjungan dinas tersebut diperpanjang hingga tiga hari karena pihak keluarga Wali Kota non aktif Dzulmi turut serta di dalam rombongan. 

"Terdapat pengeluaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak tour & travel kemudian juga menagih sejumlah pembayaran uang tersebut," kata Saut ketika itu. 

Isa kemudian mentransfer sebesar Rp200 juta ke rekening ajudan Walkot Medan nonaktif, Aidiel Putra Pratama. Dalam proses mentransfer, Isa menggunakan nama kerabat Aidiel agar tidak dicurigai. 

Chrystelina memang tidak menyebut mengapa Yamitema dibutuhkan keterangannya oleh penyidik. Namun, sudah menjadi rahasia umum kepala dinas PU kerap menarik fee dari perusahaan mitra kontraktornya. Sebagai imbalannya, perusahaan konstruksi itu memenangkan proyek di wilayah Sumut. 

Kita tunggu saja keterangan resmi dari KPK ya guys.