Jakarta, IDN Times - Kabar Partai Gerindra bergabung ke pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo makin santer terdengar. Apalagi, setelah Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui partainya menerima tawaran kursi menteri dari Istana, meski beberapa kadernya membantah isu tersebut.
Nama-nama yang santer terdengar adalah Fadli Zon, yang disebut-sebut akan menempati kursi Menteri Pertanian (Mentan). Lalu seberapa besar peluang Fadli Zon masuk dalam jajaran kabinet?
Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera yakin Fadli Zon akan masuk dalam menteri Kabinet Kerja.
"Saya yakin Fadli Zon masuk. Ini pendapat pribadi, bukan partai," kata Kapitra, dilansir kantor berita Antara, Rabu (9/10).
Apalagi, kata Kapitra, Fadli tidak lagi ditunjuk Gerindra menjabat sebagai pimpinan DPR RI yang kini dipercayakan kepada Sufmi Dasco Ahmad.
"Fadli Zon kemarin di DPR mengatakan, 'saya diperintahkan, ada penugasan'. Ini kan bahasa begini biasa dengarnya. Ada penugasan lain, jadi ditarik dari situ," kata dia.
Namun, mantan pengacara Habib Rizieq itu tidak bisa memprediksi bidang kementerian apa yang akan dipercayakan kepada Fadli.
Selain itu, Kapitra juga menyampaikan kemungkinan Gerindra mendapatkan jatah menteri lainnya, sebab selama ini memang fokus pada bidang perdagangan, pertanian, dan investasi.
Menurut Kapitra, Jokowi semestinya juga sudah mengantongi nama-nama calon menterinya yang sifatnya final.
"Saya pikir presiden sudah mengantongi nama. Dua bulan lalu sudah ada di tangan presiden, bukannya ingin mengumumkan malah dilarang DPR. Karena belum dilantik," kata dia.
Sementara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Jokowi idealnya memprioritaskan kursi menteri di Kabinet Kerja, untuk partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Skala prioritas Pak Jokowi adalah mengedepankan terlebih dahulu para menteri, terutama yang berasal dari unsur kepartaian Koalisi Indonesia Kerja," kata Hasto di Jakarta, Selasa (8/10) malam.
Hasto mengatakan PDIP selaku partai pemenang Pemilu 2019 memiliki semangat gotong-royong di DPR dan MPR RI. Meskipun menang dengan kekuatan 60,7 persen, PDIP tidak menerapkan politik "bumi hangus" seperti 2014.
"Sehingga, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS itu mendapat tempat di dalam susunan alat kelengkapan dewan," kata dia.
Perihal susunan Kabinet Kerja, termasuk isu adanya tiga kursi menteri untuk Gerindra, menurut Hasto, semua itu menjadi hak prerogatif Jokowi.
"Tapi tentu dalam demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres di dalam kabinet itu seharusnya senapas dan sebangun," kata dia.
Hasto mengatakan jika dalam perjalanannya dipandang perlu melakukan konsolidasi nasional, untuk memperkokoh semangat gotong-royong, maka hal itu akan dibicarakan nanti.
"Dalam penyusunan kabinet setelah Bapak Jokowi-Ma'ruf dilantik tentu saja napasnya, basis pendukungnya, itu dari Koalisi Indonesia Kerja. Dinamika tentu boleh saja, tapi konstruksi demokrasi yang sehat, koalisi sebelum pilpres dan pasca-pilpres adalah sebangun," kata dia.
Hasto mengatakan format kerja sama dengan partai oposisi yang terjadi saat ini, adalah di DPR dan MPR RI.
"Format kerja sama terjadi di DPR dan MPR, di mana hubungan baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Bapak Prabowo, dijabarkan di dalam kerja sama di DPR dan MPR tersebut," kata dia.
Sementara, Jokowi mengaku baru akan fokus menyusun Kabinet Kerja, setelah pelantikannya sebagai presiden RI 2019-2024.
"Dilantik saja belum. Nanti kalau sudah pelantikan kita bicara soal kabinet," ucap dia.