Marak Pelecehan Seksual di Kampus, Bagaimana Mengatasinya?

Kasus terakhir yang menyita perhatian publik adalah soal Agni (bukan nama sebenarnya), salah seorang mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM). Ia mengalami kekerasan seksual dari rekan sekampus (HS) pada 30 Juni 2017 saat menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku.

Kasus ini menjadi isu nasional setelah media mahasiswa UGM, Balairungpress, mengungkapkannya secara detail mengenai dugaan serangan seksual yang dialami oleh Agni.

Apa yang dialami Agni, di mana ia malah disamakan dengan “ikan asin” yang memancing kekerasan seksual laki-laki. Hal ini menegaskan bahwa kaum perempuan selalu dibelenggu oleh superioritas berpikir kultural sekaligus struktural yang melahirkan keterbatasan daya dan keberanian kaum perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman kekerasan yang merenggut keselamatan dan masa depannya.

Salah satu yang penting dimunculkan dalam RUU Penghapusan Seksual dari tahun 2018, bagaimana korban sudah sampai 348 ribu pelapor.

“Kita perlu memberitahu bahwa betul ada pemerkosaan. Pemerkosaan yang ditulis dalam KUHP, misalnya, yang ada unsur pemaksaan ketidaksadaran itu terjadi ketika pelakunya itu adalah orang asing. Data-data keras dari lapangan tentang bagaimana kekerasan itu terjadi perlu disosialisasikan dan dilaksanakan,” ujar Saras Dewi saat diskusi di Ruang Komunal (Facebook), Jakarta.

Salah satu yang menjadi alasan korban sulit melapor ialah lantaran merasa pelecehan terjadi karena diri sendiri yang salah dan membiarkan ini terjadi. Akhirnya, menimbulkan self blaming atau perilaku menyalahkan diri sendiri. Korban yang merasa tidak mempunyai hak juga menjadi pemicu sehingga pemikiran semacam itu telah mengakar dan sulit didobrak.

Saat itu, Balairung berambisi agar Agni berani melapor atas kasus yang dialami oleh dirinya. Publik harus mengetahuinya karena ini menyangkut kepentingan publik yang sedang disakiti. Namun, ternyata bukan seperti itu caranya.

Yang perlu digarisbawahi adalah hak untuk melapor itu ada di korban. Korban tidak perlu dipaksa untuk bercerita. Ketika memaksanya, justru akan menambah beban di pundak korban. Menurut Citra Maudy, mahasiswa yang juga jurnalis dari BPPM Balairung, yang perlu disediakan selain harus mendengarkan, pihaknya juga harus mencari tahu bagaimana caranya dan mendiskusikan jalan keluarnya.

Di Indonesia, ketika bicara konteks, budaya malu masih membelenggu ketika berkaitan dengan respons masyarakat terhadap kasus pelecehan seksual.

Yang menjadi poin penting adalah mungkin pengalaman “pendobrak” apa yang tabu di masyarakat. “Di kalangan lingkungan kita, hal tersebut memang terkadang menyakitkan. Tetapi jangan salah, masyarakat itu belajar kok. Maksudnya, proses itu tetap jalan,” kata Citra.

Tabu bisa dihancurkan dengan salah satu cara yaitu dibicarakan terus menerus sehingga menjadi sesuatu yang biasa didengar. Ketika sudah menjadi biasa, berarti itu bukan menjadi hal yang tabu lagi.

“Kita bisa memberikan narasi yang lain supaya perdebatan di publik itu terus ada dan akhirnya publik jadi belajar sendiri. Saya rasa Balairung sudah memecahkan salah satu hal yang tabu itu,” tambah Eka Kurniawan, sastrawan kondang Indonesia.

Sebenarnya, masalah ini menjadi kepentingan bagi semua orang dan merupakan tugas semua orang untuk menghapuskannya. Apapun ideologinya, baik itu konservatif maupun liberal, tetap saja banyak ditemukan kasus-kasus pelecehan seksual di kalangan buruh, mahasiswa, maupun pelajar, sampai pada ranah yang terjadi pada profesor, pada perempuan, bahkan pada posisi kuasa yang besar.

“Saya yakin, teman-teman yang sering dilabeli sebagai 'yang konservatif' tidak ada yang peduli dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap perempuan. Sebagai jurnalis, saya harus mendukung,” ujar Evy Mariani.

Kabar baiknya adalah pers di kampus sudah mulai berani untuk meliput kasus-kasus seperti ini yang bahkan sulit diliput oleh media mainstream. Menurutnya, penting untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa media itu memang harus berpihak kepada korban. Ada keberpihakan karena ada relasi kuasa yang timpang.

“Saya senang sekali ada project 'Nama Baik Kampus' yang merupakan kolaborasi media mainstream (Tirto, Vice ID, Jakarta Post, BBC Indonesia). Kita masih menunggu UGM untuk menunjukkan itikad baik keberpihakan terhadap kasus kekerasan seksual,” pungkas Evy.