Mahfud MD Sebut Jokowi Pernah Lapor Kasus ke KPK Tapi Gak Diungkap

Respons pertama disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. Menurutnya, KPK sendiri masih meraba kasus apa yang pernah dilaporkan atas nama presiden namun belum diproses lebih lanjut oleh komisi antirasuah. Namun, Syarif mempersilakan datang ke KPK apabila ingin mengetahui penanganannya lebih lanjut. 

"Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapornya menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," ujar Syarif melalui keterangan tertulis pada Selasa (12/11) 

Respons kedua, disampaikan oleh pimpinan KPK lainnya, Saut Situmorang. Ia meminta kepada Mahfud agar menjelaskan lebih spesifik kasus apa yang dimaksud oleh presiden. 

"Jadi, harus spesifik. Misalnya kasus apa? Petral? AW-101? Atau kasus lainnya?" tanya Saut melalui pesan pendek. 

Syarif kemudian mengatakan ada dua kasus besar yang memang menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Pertama, menyangkut pembelian helikopter AW-101. Menurut Syarif, penanganan kasus membutuhkan kerja sama yang kuat antara KPK dengan POM TNI. 

"KPK sudah menanganai satu orang pihak swasta, sedangkan POM TNI menangani tersangka dengan latar belakang militer," ujar mantan pengajar di Universitas Hasanuddin itu. 

Kasus ini, kata Syarif, mandek lantaran masih menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang masih dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, kelanjutan kasus tersebut sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguh-sungguhan TNI. 

"Khusus untuk kasus ini, kami mengharapkan dukungan penuh presiden dan menkopolhukam, karena kasusnya sesungguhnya tidak sulit apabila ada kemauan dari TNI dan BPK," kata dia lagi. 

Kasus kedua, yang diduga menjadi perhatian presiden adalah dugaan korupsi di Petral. KPK sesungguhnya sudah menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni eks Dirut PT Petral, Bambang Irianto. 

Namun untuk melakukan penyidikan lebih lanjut membutuhkan waktu lebih panjang. Lantaran KPK membutuhkan penelusuran bukti lintas negara sehingga perlu kerjasama internasional yang kuat. 

"Kasus ini melibatkan beberapa negara yaitu Indonesia-Thailand-Uni Emirat Arab-Singapura-British Virgin Island. Sayangnya, hanya dua negara yang mau membantu. Sedangkan, dua negara lainnya tidak kooperatif," tutur Syarif. 

Kesulitan lain yang dihadapi oleh KPK yaitu kasus tersebut turut melibatkan sejumlah perusahaan cangkang dan berlokasi di negara surga bebas pajak, seperti British Virgin Island. 

"Lebih dari itu, perlu dipahami penanganan perkara korupsi harus didasarkan pada alat bukti. Kemampuan untuk memperoleh alat bukti sangat dipengaruhi oleh kewenangan yang diberikan Undang-Undang serta sikap kooperatif dari pihak yang dipanggil KPK," tutur dia. 

Saut pun turut mengatakan setiap harinya KPK menerima banyak sekali laporan kasus. Namun, setiap laporan yang masuk membutuhkan penanganan yang berbeda. Mantan staf ahli di Badan Intelijen Negara (BIN) itu menegaskan KPK tidak pernah membeda-bedakan laporan dugaan kasus korupsi yang masuk. 

"Itu sebabnya tanpa melihat siapa pemberi informasi, apakah rakyat biasa siapa pun atau yang pihak terkait lainnya. KPK tidak melihat bentuk bentuk siapa pelapor, tapi lebih pada proses di KPK dan kekuatan bukti atas tingkat kesulitan kasusnya seperti apa KPK dengan SDM yang ada bisa mengejar bukti," ujar Saut lagi.