Jakarta, IDN Times - Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dinno Ardiyansah, mengatakan Mahasiswa Trisakti bersama Kepresidenan Mahasiswa Trisakti menolak pemberian penghargaan Putera Reformasi kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo.
Lalu, apa alasan mereka menolak penghargaan tersebut ?
Dinno menjelaskan alasan mereka menolak pemberian penghargaan itu karena hingga hari ini, Jokowi belum menunjukkan suatu produk penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Bahkan, teman-teman Aksi Kamisan sampai sekarang masih konsisten terus memperjuangkan itu (kasus HAM)," katanya di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Senin (23/9).
Ditambah lagi, lanjut Dinno, permasalahan tahun 1998 tentang kemanusiaan belum ada yang tuntas, khususnya tentang 12 Mei 1998 Trisakti.
"Belum ada sama sekali sikap dari pemerintah yang memang menuntaskan, atau sampai sekarang kita gak pernah tahu siapa sih pelakunya?" katanya.
"Bahkan, kesejahteraan keluarga korban dari 12 Mei 1998 itu belum sejahtera. Artinya pemerintah sampai hari ini belum ada produk sama sekali tentang perjuangan reformasi," sambung Dinno.
Selain itu, persetujuan Jokowi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dinilai kontradiksi (salah/berlawanan).
"Pemberantasan Korupsi merupakan anak asli dari perjuangan reformasi, produk reformasi. Tapi kok ini seakan-akan kita lihat malah kontradiksi," jelasnya.
"Dan tiba-tiba, keluar penghargaan tersebut. Ya kita jelas menolak. Karena kita tidak tahu indikatornya apa. Bahkan, juga gak sering diundang untuk jajak pendapat perihal pemberian penghargaan ini," jelasnya lagi.
Dinno mengungkapkan, sampai saat ini, Mahasiswa Trisakti masih menunggu klarifikasi dari Universitas terkait penghargaan yang diberikan kepada Jokowi.
"Belum ada yang menyatakan statement secara jelas," ungkapnya.
Namun, jika nantinya pihak Universitas tetap memberikan penghargaan itu, pihaknya kata Dinno, bakal melakukan jajak pendapat dengan Rektor Universitas Trisakti. Jika tidak ada hasil yang sesuai, seluruh elemen mahasiswa nantinya akan melakukan gerakan untuk menolak.
"Bahkan kita mau sebar petisi juga. Kalau misalnya memang tidak didengar paling itu ya, ada eskalasi gerakan untuk menolak itu ke pihak Universitas," ucapnya.
"Intinya bulat, solid, kita menolak pemberian penghargaan tersebut, karena kita gak tahu indikatornya apa, dan enggak ada produk yang dihasilkan pemerintah terhadap penyelesaian kasus HAM," tutur Dinno.
Surat yang telah beredar di media sosial tersebut ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet. Dalam surat itu tertulis dalam rangka peringatan Dies Natalis ke-54 Universitas Trisakti, Presiden Jokowi akan diberikan penghargaan sebagai "Putera Reformasi".
Penghargaan tersebut diberikan lantaran Jokowi berhasil mendukung cita-cita gerakan reformasi, yang diawali dari peristiwa 12 Mei 1998 di kampus Trisakti. Surat itu, berkop Universitas Trisakti bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019.
Surat itu ditandatangani Rektor Universitas Trisakti Profesor Doktor Ali Ghufron Mukti pada 12 September 2019. Hingga berita ini diturunkan, Ali Ghufron belum merespons konfirmasi surat ini.