Lewat Sekolah, BKKBN Ajak Generasi Muda Siaga Kependudukan

Hasto menjelaskan, BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi tentang kependudukan. Hal itu bertujuan, agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serta menghindar dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya, melalui Sekolah Siaga Kependudukan.

Mantan Bupati Kulon Progo itu menuturkan, sasaran pendidikan kependudukan adalah melalui jalur pendidikan formal, yaitu dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga Perguruan Tinggi. Sementara untuk jalur nonformal, yaitu melalui Diklat Berjenjang seperti Diklat ASN dan Kepramukaan. Untuk jalur pendidikan Informal, bisa melalui keluarga atau kelompok kegiatan masyarakat.

"Melalui pengetahuan, diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku setiap orang dan keluarga untuk sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, menyiapkan generasi penerus, menyiapkan hari tua, memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan," tuturnya.

Kegiatan peresmian Sekolah Siaga Kependudukan di SMA 1 Kepanjen Kabupaten Malang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia. Selain meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan, Kepala BKKBN turut menyerahkan Modul Materi Kependudukan yang diterima secara langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen, Sugeng.

Selain Hasto Wardoyo, acara itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, UNFPA Rep Najib Assifi, Deputi Bid. KBKR BKKBN Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal. Serta, siswa siswi SMA dari Kabupaten Malang dan Penyuluh KB Malang.

Untuk diketahui, kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan di setiap jalur pendidikan berbeda-beda. Untuk jalur pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan kependudukan di sekolah bisa melalui pendekatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

SSK itu berarti, sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.

Di samping itu juga, penerapan pendidikan kependudukan dapat melalui berbagai kegiatan kesiswaan seperti kegiatan ekstrakurikuler, Gerakan Literasi Sekolah (GLS). SSK ini juga didukung dengan perpustakaan kependudukan atau yang disebut dengan Pojok Kependudukan.

Untuk perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan kependudukan bisa melalui pendekatan kegiatan perkuliahan, integrasi mata kuliah terkait, dan kuliah umum. Sedangkan dari segi kegiatan kemahasiswaan, bisa melalui KKN/PKL (tematik kependudukan), perkumpulan unit kegiatan mahasiswa dengan membentuk forum peduli kependudukan dan melalui pendidikan nonformal dan informal.

"Semoga melalui peresmian ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa, terutama bagi generasi muda tentang pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program KKBPK, dan SMAN 1 Kepanjen dapat menjadi contoh dan rintisan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur," tutupnya.