Kunjungan Kerja ke Sulbar, DPD RI  Bahas Pilkada dan Penataan Daerah

Karena itu, Jafar menambahkan, Komite I DPD RI meminta pihak penyelenggara dan pengawas di empat kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 di Sulbar untuk memaksimalkan ketersediaan anggaran yang disepakati dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Kami sudah usulkan agar pilkada serentak berikutnya menggunakan anggaran dari APBN agar keuangan daerah tidak terbebani dan netralitas terjaga. Beberapa bagian dalam UU Pilkada harus direvisi dulu,” tutur Jafar.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulbar Rahmat Sanusi menyambut baik upaya Komite I DPD RI yang akan memperjuangkan pembiayaan pilkada dari APBN. Sanusi menambahkan, menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak di Sulbar, yaitu di empat kabupaten, antara lain Pasangkayu, Majene, Mamuju Tengah, dan Mamuju, ada sejumlah persoalan yang harus diselesaikan penyelenggara pilkada, yaitu KPU. Persoalan itu terkait data kependudukan yang akan menopang penyusunan Daftar Tetap Pemilih (DPT).

“Di keempat kabupaten itu, kesadaran masyarakat untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan sangatlah rendah, terutama pembuatan KTP elektronik. Faktor anggaran dan sarana serta prasarana pendukung adminduk juga sangat menjadi kendala di sini. Kami sudah usulkan agar ada petugas adminduk di setiap desa agar bisa menjemput data-data tersebut,” jelas Sanusi.

Selain agenda Pilkada Serentak 2020, kehadiran Komite I DPD RI di Pemprov Sulbar juga menyoroti soal penataan daerah. Jafar mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komite I DPD RI selama ini, antara lain: pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang “bergeser” dari ranah kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi; Kedua, perihal penataan daerah; Ketiga, hubungan pusat dan daerah; Keempat, peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta Komite I DPD RI ikut memperjuangkan lahirnya Daerah Otonom Baru (DOB) yang mencakup Kota Mamuju yang akan menjadi ibu kota Provinsi Sulbar dan Kabupaten Balanipa yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

“Sudah lebih dari 15 tahun Ibu Kota Provinsi Sulbar masih di Kabupaten Mamuju. Dulu jelang moratorium sudah keluar ampres untuk Kota Mamuju. Bahkan Kabupaten Balanipa ampres-nya sudah sebelumnya, yaitu tahun 2013, berkasnya juga sudah di Komisi II DPR,” ujar Enny.

Menanggapi pernyataan Wakil Gubernur Sulbar, Jafar berjanji akan memperjuangkan pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulbar. Menurutnya, ada beberapa provinsi yang belum mempunyai pemerintah kota sebagai ibu kotanya, yaitu Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.