KPK Ungkap Sumber Duit Suap yang Diduga Diterima Imam Nahrawi

Saat dikonfirmasi ke Febri apa saja aset yang dimiliki oleh Imam dan sudah berhasil diidentifikasi, ia enggan menjawabnya secara detail. 

"Secara spesifik saya tidak bisa sampaikan itu, apa saja jenis asetnya (yang sudah berhasil diidentifikasi). Tapi, yang bisa kami konfirmasi adalah setelah proses penyidikan dilakukan, maka tim asset tracing itu melakukan penelusuran, karena ini sebenarnya standar saja dalam penanganan setiap perkara," kata Febri semalam. 

Penelusuran aset itu, kata dia, merupakan salah satu upaya KPK untuk mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal. Nantinya, aset milik Imam, akan dihitung untuk membayar kerugian negara atas kasus ini. 

"Ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk asset recovery," tutur dia lagi. 

KPK pun turut mengimbau publik bagi yang mengetahui informasi soal aset milik Imam bisa menghubungi KPK call centre. 

"Kami juga membuka saluran informasi melalui pengaduan masyarakat di KPK atau menghubungi call centre di nomor 198," ujarnya. 

Juru bicara, Febri Diansyah mengatakan KPK segera memanggil mantan Menpora Imam Nahrawi untuk diperiksa sebagai tersangka. Apabila itu yang terjadi, maka tinggal menunggu waktu ia ditahan. Febri berharap Imam bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan tersebut. 

"Saya sudah cek ke tim bahwa dalam waktu tidak terlalu lama tersangka Menpora juga akan dipanggil. Kami harap ada sikap kooperatif nanti saat dipanggil oleh penyidi," kata Febri pada Jumat malam di gedung KPK. 

Jadwal pemeriksaan Imam akan menyesuaikan dengan kepentingan para penyidik. 

"Tentu penyidik perlu menyusun rencana-rencana gitu ya, sesuai dengan rencana dan strategi yang telah disusun oleh penyidik tersebut," tutur dia lagi. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata ketika mengumumkan Imam sebagai tersangka menyebut Imam diduga sudah menerima suap sejak awal ia menjabat sebagai Menpora. Total suap yang diterima oleh Imam mencapai Rp26,5 miliar.

Adapun rinciannya, dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui asisten pribadinya, Mifathul Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

Selain itu, Imam diduga juga meminta uang dengan total Rp11,8 miliar pada rentang waktu 2016-2018. Atas perbuatan itu, Imam disangka dengan pasal huruf a atau b atau pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001. Apabila merujuk ke pasal tersebut, di sana tertulis jelas sebagai penyelenggara negara atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah atau janji yang diketahui dapat menggerakkan sesuatu atau tidak yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Ancaman hukuman yang mendera Imam pun tak main-main, yaitu penjara antara 4-20 tahun dan denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.