KPK Tidak Terbukti Lakukan Maladministrasi, Ombudsman Tutup Laporan

Ombudsman menutup laporan mengenai SOP pengawalan dan pengawasan tahanan KPK, karena menilai hal tersebut masih sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2019. Peraturan tersebut mengatur tentang penggunaan borgol dan rompi yang dianggap masih mengacu pada PP 58 Tahun 1999.

Aturan pemakaian borgol dan rompi juga diterapkan untuk tahanan di Kepolisian dan Kejaksaan. "Sementara untuk hal lain-lain, misal tentang jam besuk, soal tidak memberikan waktu yang panjang itu sudah ada di PP 58 (PP 58 Tahun 1999)," ujar Adrianus.

Adrianus mengatakan di dalam surat, pelapor mengatasnamakan sebagai kelompok tahanan KPK. Dia menjelaskan di dalam surat tersebut memang tertulis beberapa nama tahanan KPK, tetapi dia menyebut tidak dapat menyebutkan daftar nama tersebut kepada publik.

Dalam surat tersebut, dituliskan pengalaman-pengalaman yang mereka anggap tidak menyenangkan sebagai tahanan KPK. "Para tahanan KPK yang mengeluh tentang perlakuan yang diterimanya, kehadiran petugas terlalu dekat saat bersama dokter, jadi mengganggu privasi catatan medis. Selain itu, waktu besuk yang singkat, soal makanan yang dingin, penambahan jam besuk, itu semua kami kumpulkan," papar dia.

Omdusman sempat mengalami penolakan dari pihak rutan KPK pada saat ingin melakukan sidak pada Jumat (7/6) lalu. KPK menyatakan hal tersebut dapat terjadi karena Omdusman tidak koordinasi dengan komisi antirasuah.

Pada akhirnya, Omdusman mendapatkan izin sidak dari rutan KPK setelah menunggu selama empat jam. Omdusman menolak izin tersebut dengan alasan mekanisme sudah tidak sesuai kreteria sidak, yaitu mendadak.

Adrianus menjelaskan Omdusman pada akhirnya sudah melihat langsung keadaan rutan KPK. "Terkait laporan itu, kami sudah berkunjung ke tahanan KPK, apa benar tentang keluhan itu, apakah sesuai surat, kami telah minta keterangan dari KPK sendiri sebagai penanggung jawab tahanan," ujar dia.

Menurut Adrianus, realitas di rutan KPK masih sesuai dengan SOP dan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 yang mengacu pada PP 58 Tahun 1999.

Menurut Adrianus, realitas di rutan KPK masih sesuai SOP dan Peraturan KPK No 3 Tahun 2018. Selain itu, laporan mengenai jam besuk, penggunaan borgol, dan rompi serta pengawalan masih mengacu PP 58 Tahun 1999.

Omdusman melihat SOP tersebut juga berlaku di Kepolisian dan Kejaksaan. "Banyak yang dikeluhkan itu merupakan sesuatu yang diatur secara bersama dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan juga KPK. Jadi KPK tidak membuat keputusan sendiri, tapi juga oleh lembaga-lembaga punya kewenangan untuk menahan orang," ujar Adrianus.