KPK Tetapkan Bupati Sidoarjo Jadi Tersangka Proyek Infrastruktur

Alex menjelaskan penyidikan terhadap dugaan penerimaan suap di Kabupaten Sidoarjo sudah berlangsung lama yakni sejak setahun yang lalu. Artinya, surat perintah penyidikan ditanda tangani oleh pimpinan jilid IV. Namun, penyerahan uang kembali terjadi pada (7/1) kemarin.

"IGR (Ibnu Ghopur) diduga menyerahkan fee proyek kepada SSI (Bupati Saiful Ilah) senilai Rp350 juta dalam sebuah tas ransel melalui ajudan bupati berinisial N (Novianto)," kata pimpinan jilid IV yang kembali terpilih itu. 

Namun, seperti modus penyerahan suap sebelumnya, ketika tertangkap tangan, itu bukan merupakan transaksi perdana. Ada pula pemberian fee lainnya dari Ibnu bersama kontraktor lainnya bernama Totok Sumedi. Duit-duit nyatanya tak hanya ditujukan ke bupati, namun juga pejabat lainnya di Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan fee tersebut terjadi sebelum (7/1) yaitu: 

• uang senilai Rp300 juta pada akhir September 2019 kepada Sanadjihitu Sangadji (Kabag Unit Layanan Pengadaan). Sebanyak Rp200 juta di antaranya diserahkan ke Bupati Saifulah pada Oktober 2019
• uang senilai Rp240 juta kepada Judi Tetrahastoto (pejabat pembuat komitmen)
• uang senilai Rp200 juta pada 3 Januari 2020 kepada Sunarti Setyaningsih (Kepala Dinas PU)

Sementara, ketika dilakukan operasi senyap pada Selasa kemarin, Bupati Saiful seharusnya mendapat penerimaan fee selanjutnya senilai Rp350 juta. 

Dari OTT perdana di tahun 2020, penyidik komisi antirasuah menyita barang bukti dengan total Rp1,8 miliar. Pertama, penyidik menemukan duit senilai Rp259 juta dari kontraktor Ibnu Ghopur. Kedua, penyidik menyita duit senilai Rp225 juta dari ajudan Bupati Sidoarjo. Ketiga, ditemukan duit senilai Rp225 juta dari rumah Kepala Dinas PU (Sunarti Setyaningsih). Keempat, penyidik menemukan duit senilai Rp229,3 juta di rumah pribadi pejabat PPK (Judi Tetrahastoto), dan kelima, penyidik menemukan uang dari tangan staf Ibnu yang bernama Suparni senilai Rp750 juta. 

Duit itu kemudian dibawa ke Jakarta untuk dijadikan barang bukti selama proses penyidikan. 

Berdasarkan pemaparan Alex, penyidik komisi antirasuah juga menetapkan lima orang tersangka lain. Mereka adalah Kepala Dinas PU (Sunarti Setyaningsih), pejabat PPK (Judi Tetrahastoto), Kepala UPL (Sanadjihitu Sangadji), Ibnu Ghopur (kontraktor) dan Totok Sumedi (kontraktor). 

Bupati Sidoarjo selaku penerima suap dijerat dengan UU Tipikor nomor 20 tahun 2001 pasal 12 ayat (1) huruf a. Sedangkan, sebagai pemberi suap dijerat dengan pasal UU Tipikor nomor 20 tahun 2001, pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. 

Atas perbuatannya menerima duit suap, maka Bupati Sidoarjo terancam bui selama 20 tahun, lantaran dijerat dengan UU Tipikor nomor 20 tahun 2001 pasal 12 ayat (1) huruf a. Selain itu, ada pula ancaman denda berkisar Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Hal itu lantaran di dalam pasal itu tertulis jelas, sebagai penyelenggara negara, Bupati Saifulah dilarang menerima hadiah atau janji. Apalagi hadiah atau janji itu bisa menggerakan atau tidak menggerakan seseorang untuk berbuat sesuatu.