KPK Kirim Surat ke Meneg BUMN Erick Thohir, untuk Apa?

Menurut Febri, Desi dibutuhkan keterangannya dalam kasus pelaksanaan pekerjaan sub kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Keterangannya dibutuhkan untuk tersangka Fathor Rachman yang dulu duduk sebagai kepala divisi II PT Waskita Karya. 

Akibat proyek fiktif itu, berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara dirugikan Rp186 miliar. 

Sebelumnya pada Februari 2019 lalu, rumah Desi yang berada di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sempat digeledah oleh penyidik komisi antirasuah. Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah penggeledahan itu dilakukan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi 14 proyek garapan PT Waskita Karya. Sementara, penyidik komisi antirasuah menggeledah rumah Desi karena ia merupakan mantan Direktur Operasi I PT Waskita Karya. 

"Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka FR (Fathor Rahman) dalam kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita KArya (Persero) Tbk," ujar Febri pada waktu itu melalui pesan singkat. 

Dari rangkaian penggeledahan pada Senin (11/2) dan Selasa (12/2) di tiga lokasi itu, tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting terkait kasus dugaan korupsi proyek-proyek Waskita Karya.

"Dari Penggeledahan tersebut disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya," tutur dia lagi. 

Sementara, setelah disurati oleh KPK, Menteri BUMN, Erick Thohir langsung menyurati BUMN PT Jasa Marga. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku menerima surat dari komisi antirasuah pada Senin kemarin. Setelah mendapat surat itu, pihak Kementerian BUMN langsung merespons surat dari KPK. 

"KPK sudah menyurati, setelah KPK menyurati kita, kita menyurati BUMN tersebut untuk secepatnya memenuhi panggilan KPK, kita hargai proses KPK," katanya di
Kementerian BUMN pada Selasa (19/11).