Kota Bekasi Paling Banyak Langgar Aturan Kampanye soal Pelibatan Anak

Guna meningkatkan pengawasan hingga ke pelosok Jawa Barat, Zaki mengaku telah menjalin kerja sama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Ia berharap, Komnas PA dapat membantu memberi laporan jika menemukan anak di bawah 17 tahun ikut dalam kegiatan kampanye politik.

"Sejauh ini kami sudah koordinasikan beberapa kegiatan dengan Komisi Perlindungan Anak. Jadi, jangan lagi bawa anak yang belum memiliki hak suara ke dalam kegiatan kampanye," tutur dia.

Sejauh ini Bawaslu sudah menindak 407 pelanggaran kampanye, di mana 404 di antaranya merupakan hasil temuan Bawaslu. Sisanya, berasal dari laporan masyarakat.

"Dengan data itu, jadi tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat memang masih sangat rendah," tuturnya.

Hal itu bertolak belakang dengan pelayanan penerimaan laporan yang sejauh ini sudah diselenggarakan Bawaslu Jabar. Zaki mengklaim, selain bisa memberi laporan langsung, masyarakat pun bisa mengirim surat elektronik atau menelepon Bawaslu untuk menyampaikan laporan.

"Selama ini kami terbuka 24 jam untuk menerima langsung laporan," kata Zaki.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah sejak lama gembar-gembor terkait regulasi yang tak boleh dilanggar selama masa kampanye Pemilu Presiden dan Legislatif 2019.

Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi, salah satunya terkait larangan membawa anak di bawah usia Daftar Pemilihan Umum (Minimal 17 tahun) dalam kampanye rapat pertemuan terbatas.

Hingga saat ini di Jawa Barat, kata Zaki, masyarakat belum memahami betul aturan usia dalam kampanye politik. 

Di sisi lain, saat ini Bawaslu juga tengah sibuk menelusuri titik-titik lokasi yang diizinkan KPU Jabar untuk menyelenggarakan kampanye rapat umum pada 24 Maret hingga 13 April 2019. Bawaslu, kata Zaki, akan fokus pada penilaian kelayakan fasilitas tersebut.

"Misalnya, fasilitas tidak merupakan milik pribadi. Kami juga mengimbau pada partai politik agar disiplin dan tertib membuat laporan kegiatan pada Polisi Daerah Jawa Barat sehari sebelum kegiatan kampanye rapat umum," katanya.