Kondisi Lapas untuk Terpidana Mati Tak Manusiawi, Ini Kata Ditjen PAS

Arif membeberkan terpidana mati di Lapas Nusakambangan mengeluhkan aktivitas mereka dibatasi, sehingga merasa terkekang dibanding lapas lainnya.

Sementara, kondisi terpidana mati di luar Lapas Nusakambangan lebih bebas dalam beraktivitas namun overkapasitas.

"Jika di Lapas Nusakambangan satu sel diisi satu orang, sedangkan di lapas lain, satu sel diisi melebihi batasnya," kata Arif.

Penelitian KontraS juga menemukan minimnya anggaran kesehatan untuk para tahanan, sehingga mereka hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang minim.

"Jika ada napi sakit yang tidak terlalu keras, hanya diberikan obat warung, itu hanya cuma separuh, karena terbatasnya anggaran," ujar Arif.

Arif juga menyayangkan ketiadaan psikolog di lapas, hingga tidak sedikit napi, bahkan petugas lapas depresi. Terlebih, terpidana mati yang tiap hari menunggu kapan waktu eksekusi.

"Saya mempunyai klien tahanan yang beberapa kali akan bunuh diri atau membahayakan tahanan lain, dia dimasukkan dalam tahanan isolasi seminggu kemudian dilepas," ungkap dia.

Ketiadaan psikolog membuat masalah mental napi diserahkan ke tokoh rohaniawan.

"Pendekatan dengan napi yang depresi bukan dengan dokter, namun secara agama," kata Arif.

Selain itu, Arif menilai, akses kunjungan keluarga dan pengacara terhadap terpidana mati sulit, seperti di Lapas Yogyakarta.

"Kunjungan ini juga jadi catatan kami, karena banyak keluarga yang mengeluhkan tidak dapat bertemu terpidana mati atau membutuhkan izin jaksa penuntut umum yang memakan waktu," kata dia.

Para napi, khususnya narapidana asing, juga mengeluhkan ketiadaan perpustakaan. Menurut Arif, petugas lapas banyak yang menilai daya baca napi di lapas rendah dan minim anggaran untuk hal ini.

Dari sejumlah temuan tersebut, KontraS dan ECPM merekomendasikan beberapa hal yakni selidiki kasus kekerasan, penyiksaan atau perlakuan buruk terhadap narapidana secara transparan dan akuntabel.

Kemudian, mendorong penghapusan hukuman mati, mengubah peraturan pemasyarakatan menjadi standar internasional, dan meningkatkan anggaran kesehatan dan makanan.

"Kalau masalah makanan para tahanan sudah paham kalau lapas minim anggaran," kata Arif.

Meski demikian, KontraS menemukan tidak adanya perbedaan perlakuan antara terpidana mati dan lainnya.

Menanggapi temuan tersebut, Kasubdit Pembinaan Kepribadian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Zainal Arifin tidak membantah bahwa lapas kekurangan anggaran, sehingga mempengaruhi kondisi dan pelayanan lapas karena jumlah napi terus bertambah, sementara anggaran tidak.

"Anggaran kami memang kurang, sehingga tidak ada psikolog, dokter, bahkan kami punya utang sampai miliaran hanya untuk makan napi," ungkap Zainal.