Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani buka suara terkait polemik usulan anggaran janggal, dalam draf dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, seperti pengadaan lem aibon Rp82 miliar.
Menurut Zita, usul pengadaan lem aibon hanyalah sebagian kecil dari masalah yang ada dalam pembahasan anggaran di DPRD. Selain masalah anggaran, dia juga mengeluhkan soal rapat dengan Pemprov DKI yang sering mendadak, sehingga tidak maksimal.
Sebagai contoh, Zita memaparkan, rapat komisi sering tak maksimal lantaran pihak eksekutif baru memberikan bahan rapat kepada legislatif sehari menjelang rapat.
"Kalau bukan keterlaluan apa namanya? Saya kurang puas karena contoh untuk mengetahui KUA-PPAS perencanaan ini harus dilengkapi oleh RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Harus dianalisis betul. Gak mungkin dong H-1 menit kita analisa itu," kata dia, Rabu (6/11).
Sebagai solusi, putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan ini pun mengajak semua pihak memegang prinsip transparan dan akuntabel. Selain itu, komunikasi dan sinergi antara kedua lembaga juga harus optimal.
"Kan DPRD dan Pemprov mitra, baik buruknya ditanggung bersama. Maka dari itu, mari maksimalkan fungsi kedewanan DPRD, ajak kami bicara dan bekerja sama. DPRD tiga fungsinya harus maksimal Anggaran, Pengawasan, dan Perda. Itu dimaksimalkan agar tidak ada lagi anggaran mistis," ujar Zita.
Zita tak setuju jika anggaran yang masih dirancang sudah dibuka ke publik. Namun, menurut dia, publik wajib tahu setelah anggaran itu dibahas dan dianalisa DPRD.
"Itu wajib disajikan ke publik seterang-terangnya, agar warga Jakarta lah yang paling banyak mengambil manfaatnya dari sebuah anggaran atau kebijakan publik," ujar politikus PAN itu.