Kerja sama Pasifik Selatan Memberdayakan Ekonomi Perempuan
Jakarta, IDN Times – Sejak 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui pengembangan pelaku Industri Rumahan (IR).
Kini, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Koperasi dan UKM, Bekraf, juga Global Partnership Network (GEN) Indonesia, mengadakan serangkaian pelatihan yang khusus ditujukan untuk negara-negara Pasifik.
Dalam acara Women’s Economic Empowerment, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Muhammad Ihsan, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman terbaik dari Indonesia tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Pengalaman itu baik dalam hal kebijakan, maupun kemitraan dengan organisasi bisnis perempuan dan lembaga masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan perempuan.
“Ini merupakan perjanjian antar negara Indonesia dengan Pasifik Selatan dalam membangun kerja sama. Perempuan harus punya peran untuk memanfaatkan akses dari perjanjian-perjanjian tersebut,” katanya saat membuka ‘Sharing Best Practice on Women Economic Empowerment in Indonesia’, Jumat (22/3).
1.Perempuan mempunyai potensi untuk menjalankan bisnis usaha mikro
Perempuan dinilai menjadi pelaku ekonomi yang cukup potensial untuk merintis bisnis usaha mikro yang mulai tumbuh. Sebanyak 42 persen pengusaha di sektor mikro, dijalankan oleh perempuan.
Peran perempuan dalam sektor ekonomi saat ini cukup kuat, tetapi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perempuan lebih informal, sehingga belum tercatat dalam statistik, terutama untuk dimasukkan dalam menghitung kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dan kontributor pajak kepada Negara.
Perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam kontribusi membangun ketahanan ekonomi. Perempuan perlu diberikan strategi untuk membangun dan menciptakan peluang bisnis, memfasilitasi penguatan keterampilan individu dan kelompok, memfasilitasi penguatan kolaborasi atau kerja sama, serta meningkatkan akses perempuan ke layanan bisnis.
Berkaitan dengan hal ini, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu, menjelaskan masalah ekonomi perempuan menjadi isu yang menarik di negara-negara Pasifik Selatan. Mereka mempunyai interest yang sama untuk mendorong perempuan agar memperoleh akses dan partisipasi dalam membangun ekonomi. Indonesia punya banyak praktik yang terkait dengan industri rumahan.
2.Perlu adanya kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi
Berdasarkan laporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2017, Voluntary National Review menggarisbawahi pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan sebagai prasyarat untuk mencapai seluruh Agenda 2030. “Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu dari 17 SDGs, tetapi juga bagian integral dari semua dimensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan,” kata Ihsan.
Perempuan mewakili setengah dari pemangku kepentingan dunia. Untuk itu, kesetaraan gender dalam ekonomi sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan global yang adil bagi semua. Namun demikian, saat ini perempuan tetap terhambat dalam memenuhi potensi mereka di berbagai sektor, termasuk ekonomi. Hal ini karena diskriminasi dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan masih berlanjut.
Padahal dalam dunia yang cepat berubah dan ekonomi yang terus berkembang, partisipasi perempuan dalam ekonomi memacu produktivitas, seperti misalnya dalam mempromosikan pasar tenaga kerja yang lebih adil dan kompetitif serta mempunyai kontribusi yang tinggi pada pembangunan berkelanjutan.
3.Pengembangan Industri Rumahan (IR) jadi percontohon di Pasifik Selatan
Lebih lanjut, Ihsan menjelaskan pengembangan industri rumah masih menjadi proyek percontohan. Ketika kebijakan industri rumah memberikan banyak manfaat bagi perempuan, kebijakan tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan perempuan di bidang lain. “Kami berharap, konsep ini akan diadopsi di negara-negara Pasifik Selatan sesuai dengan konteks,” ujar Ihsan.
Sementara, evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2018 menyebutkan beberapa industri rumah tangga perempuan telah diuntungkan karena mereka mendapatkan peningkatan pendapatan untuk membantu ekonomi keluarga mereka.
“Pemberdayaan ekonomi perempuan dinilai sebagai jalan keluar yang tepat. Saya percaya acara ini akan menghasilkan hasil yang bermanfaat dan menghasilkan terobosan strategis dalam partisipasi perempuan untuk inklusifitas ekonomi,” ucap Ihsan.
4.Kriteria keberhasilan program Industri Rumahan (IR)
Adapun beberapa kriteria untuk melihat kebijakan ini berhasil atau tidak, Ihsan menjelaskan dari pembagian cluster, antara lain IR I pemula, IR II berkembang, dan IR III maju.
“Untuk melihat keberhasilan dari Industri Rumahan ini sederhana. Dari hasil pemetaan itu, sudah keliatan cluster-nya. Ketika upaya atau interfensi ini dilakukan, cara menilainya adalah IR I naik kelas ke IR II, IR II naik kelas ke IR III, selanjutnya IR III naik ke pengusaha mikro, jelas Ihsan”.
“Yang jelas, ada perkembangan seperti itu. Walaupun, ada juga yang stagnant. Jadi, rata-rata yang sudah bagus itu IR II naik ke IR III, tambahnya”.
Sementara karena masih pemula, IR I ini masih perlu dibantu. Dalam hal ini, bukan dibantu untuk membuat produk, melainkan untuk memotivasi mereka. Jangan sampai putus asa, jangan sampai cepat puas. Ini yang lebih diutamakan dalam program ini.
