Jakarta, IDN Times - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (20/12).
Badaruddin tiba sekitar pukul 10.41 WIB dengan mengenakan kemeja lengan putih panjang dan celana hitam. Ia terlihat datang sendiri tanpa didampingi pejabat PPATK lainnya. Apakah kedatangan Kiagus terkait temuan institusi ini soal transfer dana kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri?
Disinggung soal maksud dan tujuannya datang ke kantor Mendagri. Ia hanya menjawab ada banyak urusan yang harus diselesaikan.
“Banyak hal yang ingin kami selesaikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Soal evaluation review,” kata Kiagus di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).
Ia pun membantah jika pertemuannya dengan Mendagri Tito Karnavian adalah tentang pencucian uang kepala daerah ke rekening kasino di luar negeri yang sempat disampaikannya beberapa waktu yang lalu. “Nanti. Saya belum sempat,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan antara Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dan Mendagri Tito Karnavian masih berlangsung.
Sebelumnya, PPATK menelusuri adanya transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang sangat besar dalam bentuk valuta asing ke rekening kasino di luar negeri.
Jumlahnya tak tanggung-tanggung setara Rp50 miliar. Sayangnya Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin menolak menyebutkan kepala daerah mana saja yang melakukan transaksi mencurigakan tersebut.
"Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri," Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di Kantor Pusat PPATK, Jakarta, Jumat (13/12).
Badaruddin menambahkan, pihaknya juga masih menelusuri aliran dana TPPU di kasus eks Bupati Kukar dan pihak terkait lainnya.
Sebagai informasi, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka dalam tiga kasus. Pertama, sebagai tersangka pencucian uang. Keduanya diduga menerima Rp436 miliar yang merupakan fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa dari APBD selama menjabat sebagai Bupati Kukar.
Kasus kedua, sebagai tersangka suap bersama dengan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun alias Abun. Rita diduga menerima suap sebesar Rp6 miliar dari Abun terkait pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit PT Sawit Golden Prima di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.
Terakhir, karena tersangka kasus dugaan gratifikasi. Rita bersama Khairudin diduga menerima uang sekitar Rp6,97 miliar terkait dengan sejumlah proyek di Kabupaten Kukar.
"Dalam kasus ini, tindak pidana korupsinya telah berkekuatan hukum tetap dan sedang dalam pembuktian TPPU," jelas dia.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb