Kelola Keuangan Negara, Ini Cara Setjen DPD Pertahankan Predikat WTP

Terkait prestasi WTP secara 13 kali berturut-turut, lanjut Adam, prestasi tersebut harus dipertahankan di tahun-tahun selanjutnya karena dengan adanya predikat WTP, pengelolaan keuangan di DPD RI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara. 

“Setiap laporan keuangan kita, itu diperiksa oleh BPK RI, dan kita sudah mendapatkan 13 kali predikat WTP di usia 15 tahun ini sehingga dapat dikatakan kita sudah mendapat predikat WTP di usia muda, dan kita harus mempertahankan itu ke depannya,” imbuhnya.

Deputi Persidangan Setjen DPD RI yang juga hadir dalam acara itu, Sefti Ramsiaty, mengatakan bahwa dalam pengelolaan anggaran keuangan, Setjen DPD RI merupakan supporting system dari DPD RI sebagai lembaga legislatif. Oleh karenanya, pengelolaan keuangan akan berbeda dengan instansi eksekutif. 

Di lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, pengelolaan keuangan sering bersifat dinamis mengikuti kinerja dari setiap anggota DPD RI. Hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh setiap pejabat atau pegawai terkait di lingkungan Setjen DPD RI. 

“Untuk lembaga-lembaga birokrasi di ranah politik atau legislasi, ini agak sulit. Terlebih adanya pergantian keanggotaan dewan, pasti ada improvisasi anggota-anggota baru, dan kami sebagai supporting system harus menyiapkan, mungkin dengan reasoning-nya diskresi politik. Optimalisasi anggaran yang sudah berjalan dikaitkan dengan ide-ide baru dari anggota yang memiliki ide baru dalam pelaksanaan tugasnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian, Lalu Niqman Zahir, menjelaskan bahwa seminar pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, potensi, dan profesionalisme SDM aparatur pengelola keuangan di lingkup Sekretariat Jenderal DPD RI sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.