Kekerasan Hingga Pelecehan Seksual Mengintai Perempuan Pembela HAM

Ketua komisioner Komnas Perempuan Azriana R Manalu mengatakan untuk perempuan pembela HAM, segala macam teror, ancaman, dan kekerasan yang dialami dapat direkatkan dengan ketubuhan dan peran-peran gender sebagai perempuan.

"Karenanya pelecehan, stigma, dan intimidasi seksual serta pendiskreditan peran sebagai ibu atau istri adalah bentuk kekerasan yang paling dominan dialami perempuan pembela HAM," kata Azriana.

Menurut dia seluruh serangan berbasis gender ini ditujukan agar para perempuan yang bergerak sebagai pembela HAM tidak lagi mendampingi korban dan menyuarakan kebutuhan korban yang didampinginya.

Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada seluruh elemen negara baik legislatif eksekutif dan yudikatif untuk memahami keberadaan para perempuan pembela HAM. Utamanya dalam pekerjaan mereka membela HAM.

Komnas Perempuan meminta agar negara segera mengakhiri kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan pembela HAM.

"Memberikan pengakuan terhadap perempuan pembela HAM di dalam kebijakan negara dengan mengesahkan revisi UU Hak Asasi Manusia," kata Azriana menyampaikan rekomendasinya yang kedua. Hal ini dirasa perlu agar para perempuan pembela HAM dapat bekerja dengan landasan dan perlindungan hukum yang jelas.

Rekomendasi ketiga yang diberikan Komnas Perempuan adalah untuk membangun skema dukungan terhadap perlindungan dan pemulihan bagi perempuan pembela HAM. Utamanya ketika berada pada situasi kedaruratan, kekerasan dan diskriminasi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk perlindungan pembela HAM yang turut hadir dalam konferensi pers mendesak agar pemerintah dan DPR memberikan jaminan perlindungan bagi pembela HAM di Indonesia.

Cara yang direkomendasikan adalah dengan membentuk sistem perlindungan bagi pembela HAM. Selain itu ada pula desakan agar Komnas HAM dan Komnas Perempuan segera membangun mekanisme perlindungan pembelaan HAM dan mempromosikan isu-isu pembelaan HAM perempuan di segala tingkat dari lokal sampai nasional.

Desakan lain yang disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela HAM adalah agar pihak Polri memasukkan materi tentang HAM dan kesetaraan gender dalam kurikulum Polri di tiap jenjang pendidikan kepolisian. Diharapkan Polri dapat meningkatkan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak di setiap kantor kepolisian Indonesia.