Keamanan di Indonesia Dapat Nilai Baik, Ini Penjelasannya
Jakarta, IDN Times - “Siapa pun presidennya, ancaman (keamanan) tetap ada,” kata pengamat intelejen, Stanislaus Riyanta, saat ditanya IDN Times mengenai ancaman keamanan Indonesia, Kamis (29/3).
Selama era Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia terus menghadapi sejumlah ancaman keamanan, antara lain; radikalisme, terorisme, perang siber, perang dagang Amerika-China, dan kerawanan laut Indonesia.
Namun demikian, berdasarkan hasil survei dari lembaga survei Indikator Politik yang dipublikasi di Jakarta, Jumat (4/5), menyebutkan masyarakat memiliki penilaian keamanan nasional pada pemerintahan Presiden Jokowi adalah baik dan sangat baik, mencapai 63 persen, yakni tertinggi selama sembilan tahun terakhir.
Titik terendah persepsi keamanan nasional terjadi pada Juni 2015 tapi pemerintahan Jokowi melakukan perbaikan dan dalam waktu kurang dari tiga tahun, pada Maret 2018, mencapai titik tertinggi selama sembilan tahun terakhir.
Lalu apakah benar begitu?
1. Katanya Indonesia masuk ke jajaran negara paling aman di dunia?
Menko Polhukam, Wiranto, dua hari yang lalu, Rabu (27/3) di Hotel Grand Paragon mengatakan negara Indonesia masuk ke dalam jajaran negara paling aman di seluruh dunia menurut lembaga riset dan survei global, Gallup.
Dalam Gallup’s Law and Order Report 2018, Indonesia mengantungi skor 89 dan berada di posisi ke-9 negara dengan tingkat ketertiban dan hukum tertinggi.
“Kalau memang Pak Wiranto omong kosong, Pak Jokowi omong kosong, saya akan berbicara penilaian luar negeri sekarang. Luar negeri itu gak bisa dibayar untuk mengatakan kita baik itu gak bisa. Dia profesional. Lembaga internasional sudah menyatakan Indonesia negara kesembilan teraman di dunia. Kenyataan, kita harus bangga,” ucap Wiranto.
Indonesia berada satu atas Denmark dan setingkat di bawah Kanada. Ada pun posisi puncak dipegang Singapura dengan skor 97, diikuti oleh Norwegia, Islandia, dan Finlandia yang masing-masing berbagi skor sama 93.
Dalam riset berbasis data survei itu, Gallup menyertakan lebih dari 148.000 orang dewasa sebagai responden dari 142 negara berbeda untuk diwawancarai. Survei digelar pada 2017 lalu dengan margin of error kurang lebih 2-5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei Gallup dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kepercayaan publik terhadap tingkat keamanan dan penegak hukum di sebuah negara. Setidaknya ada empat pertanyaan diajukan pewawancara kepada responden.
Pertama, seberapa percaya terhadap polisi lokal? Kedua, apakah merasa aman berjalan sendirian saat malam hari? Ketiga, apakah Anda atau keluarga Anda pernah dicuri uang atau harta bendanya dalam setahun terakhir? Terakhir, apakah pernah dirampok?
Dari data survei, diketahui bahwa dua dari tiga orang di dunia merasa percaya dengan polisi lokal atau sekitar 69 persen responden dan merasa aman bepergian sendiri saat malam hari. Sebanyak 13 persen responden atau satu dari delapan orang mengatakan pernah kecurian dalam setahun terakhir. Sebanyak 5 persen lainnya mengaku pernah diserang atau dirampok.
Dengan skor 44, Venezuela menempati posisi terendah, diikuti Afghanistan (45) dan Sudan Selatan (54). Ini kali kedua secara berturut-turut Venezuela berada di posisi buntut survei Gallup. Tahun lalu, Venezuela berbagi spot itu bersama Afganistan dengan skor 45.
2. Siapa pun presidennya, ancaman keamanan akan tetap ada
Terlepas dari hasil survei Gallup yang menobatkan Indonesia negara teraman ke-9 di dunia, Stanislaus Riyanta mengatakan ancaman keamanan dipengaruhi trans-nasional atau berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara.
“Kita tidak bisa mengendalikan ancaman, yang bisa kita kendalikan kerawanan. Kerawanan itu sesuatu di dalam internal kita yang bisa menjadi celah masuk ancaman,” kata Riyanta.
“Siapa pun presidennya harus fokus menutup kerawanan. Contoh, longgarnya pengamanan perbatasan, mudah masuknya orang masuk dari luar ke dalam negeri, itu kerawanan. Harus ditutup kerawanan itu termasuk memperkuat sistem keamanan,” sambungnya.
3. Membentengi ancaman, Jokowi bangun perbatasan
Komitmen Jokowi membangun perbatasan kata Wiranto, adalah untuk menghadapi ancaman keamanan yang bersifat transnasional. Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Wiranto untuk membangun kembali pos-pos perbatasan semegah mungkin.
"Saya sudah kawal 4 presiden, saya yang terakhir ini Pak Jokowi. Apa yang dilakukan Pak Jokowi tahu persis. Beliau ingin bahwa negeri ini, dia ingin negeri ini tahu kita siapa. Ayo kita membangun dari pinggiran, dulu pinggiran itu tidak dibangun karena negara ini luas, sehingga persatuan gak ada karena tidak ada akses jalan ke sana," ujar Wiranto.
Keberhasilan pemerintahan Jokowi membangun perbatasan disampaikan Wiranto saat memberikan sambutan di Rakornas bidang Kewaspadaan Nasional dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Dia menyebut pemerintah telah membangun infrastruktur di perbatasan.
"Di perbatasan itu ada 7 yang sudah kita bangun dengan baik. Dulu ini kumuh, sebelum ditinjau Pak Presiden, seperti kantor kepala desa, di sebelah (negara lain) bagus, kita malu sebagai bangsa besar. Beliau bilang robohkan dalam 2 minggu, dibikin lebih bagus dari sana. Itu perintah presiden," ucap Wiranto.
Wiranto mengklaim setelah pembangunan itu warga Indonesia yang berada di perbatasan semakin bangga. Dia menyebut pembangunan-pembangunan itulah menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi serius ingin memajukan bangsa Indonesia dan menjamin keamanan bagi rakyatnya.
4. Menciptakan keamanan yang maksimal, intelejen Indonesia harus kerja sama dengan intelejen negara tetangga
Riyanta mengatakan, untuk meningkatkan keamanan ada hal yang perlu disoroti terkait ancaman transnasional. Menurutnya harus ada kerja sama antar intelejen Indonesia dengan intelejen negara tetangga.
“Harusnya Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan intelejen atau memperkuat dengan intelejen negara-negara di kawasan ASEAN, karena karakteristiknya hampir sama dan ancamannya transnasional,” ucap Riyanta.
“Misal, ancaman radikalisme dan terorisme, Indonesia harus menjalin kerja sama intelejen dengan Filipina, Malaysia, dan Singapura. Karena antara Indonesia dengan ketiganya ini menjadi sasaran kelompok radikal dan kelompok teror. Ini penting karena kerja sama antar-intelejen ini akan mempunyai daya untuk mendeteksi dini dan mencegah dini atas ancaman, ini yang penting,” sambungnya.
5. Pemerintahan Jokowi dinilai cukup baik
Dari secara keseluruhan, Riyanta menilai kemanan di era Jokowi dalam posisi yang lebih baik dibanding periode sebelumnya. Ancaman terorisme misalnya, pemerintahan Jokowi dinilainya cukup efektif dalam memerangi aksi terorisme dengan mengeluarkan UU No. 5 tahun 2018.
“Saya rasa di masa Jokowi ini, Indonesia mempunyai posisi yang lebih baik dan strategis, sehingga kerja sama cukup bagus. Dan terkait dengan terorisme, saya kira bukan cuma Indonesia, dunia semua mengalami ancaman terorisme terkait dengan gerakan transnasional yang paling kuat didominasi oleh ISIS,” ujar Riyanta.
“UU No. 5 tahun 2018 itu menurut saya sangat baik karena mengakomodir untuk pencegahan. UU sebelumnya, orang susah ditangani kalau belum ada bukti untuk melakukan aksi teror. Sekarang pencegahannya cukup baik dan selepas itu diundangkan, Polri banyak melakukan penangkapan karena sudah banyak orang yang diindikasi melakukan teror. Saya kira instrumen yang paling baik UU No. 5 tahun 2018, karena ini benar-benar dimaksimalkan oleh Polri,” sambungnya.
6. Indonesia jadi rujukan dunia penanganan terorisme
Lebih lanjut, Riyanta membuktikan jika Indonesia di bawah Jokowi adalah negara yang cukup memberikan rasa keamanan nasional. Salah satunya dalam menangani ancaman terorisme, bahkan menurutnya Indonesia mampu menjadi rujukan dunia dalam penanganan terorisme.
“Indonesia itu menjadi salah satu negara rujukan dunia terkait penanganan terorisme. Hard approach ada untuk tindakan, soft approach ada dengan pendekatan deradikalisasi dan kontra-radikalisasi. Jadi deradikalisasi itu mengembalikan seseorang dari radikal menjadi tidak radikal. Kalau kontra-radikalisasi itu membentengi orang yang belum radikal. Keduanya telah dijalankan dengan baik walaupun ancaman dari luar terus datang,” paparnya.
Senada dengan Riyanta, Wiranto pun membicarakan hal yang sama terkait keamanan nasional.
“Kita sudah cukup maju lawan terorisme. Kita untuk melawan terorisme sudah cukup baik di mata dunia internasional, bahkan kita menjadi narasumber di mana-mana untuk memberikan pelajaran kepada negara lain bagaimana soft approach itu, tidak hanya hard approach yang menghabisi teror-teror itu, tapi bagaimana kita mencoba untuk membersihkan kembali, pikiran yang sudah terkontaminasi ideologi teror itu. Itu sudah kita lakukan dan dapat apresiasi dari dunia Internasional,” kata Wiranto menjawab pertanyaan IDN Times terkait ancaman terorisme.
