Kasus Paskibraka Meninggal, Kak Seto Nilai Kinerja Polisi Lambat

Seto Mulyadi yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) ini setuju dengan pernyataan KPAI bahwa pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini adalah Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan.

"Sangat setuju karena itu memang peraturannya, Permenporanya begitu, yang bertanggung jawab kalau ada masalah-masalah adalah wali kota atau bupati di masing-masing daerah," ujarnya.

Seto mengatakan, peristiwa seperti ini bisa terjadi karena tidak adanya pengawasan atau pantauan untuk peserta yang berpartisipasi.

"Yang disalahkan jangan paskibrakanya atau paskibranya, tetapi pelaksanaannya, sistemnya yang tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, dilepas begitu saja," ujar Seto.

Seto juga menambahkan bahwa peristiwa seperti ini bisa terjadi karena adanya kesempatan yang membuat terciptanya pelanggaran dari berbagai peraturan dan bisa melahirkan kekerasan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan harus bertanggung jawab atas wafatnya calon pasukan pengibar bendera pusaka (capaskibraka) Tangerang Selatan.

KPAI menyatakan hal ini di kantor KPAI, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (12/8),  11 hari setelah kepergian Aurel Qurrota Ain (AQ), anggota calon Paskibraka yang meninggal.

KPAI menilai, Pemerintah Daerah Tangerang Selatan dalam hal ini Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas kasus yang merenggut nyawa AQ. Hal ini didasari dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) No.65 Tahun 2015.

"Dari sisi penyelenggaraannya tentu Wali Kota Tangerang Selatan yang harus bertanggung jawab terkait hal ini," kata Ketua KPAI Susanto saat ditemui usai konferensi pers.

"Tapi terkait proses hukum, kita serahkan kepada kepolisian. Siapa-siapa yang diduga terlibat, itu yang butuh didalami lebih jauh," lanjut dia.