Kabinet Dianggap Gemuk, Jokowi: Jangan Menilai dari Jumlahnya
Bogor, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menanggapi pendapat publik yang menilai Kabinet Indonesia Maju terlalu gemuk. Kabinet yang berisi 36 menteri tersebut ditambah lagi dengan 12 wakil menteri.
Menanggapi pandangan publik, Jokowi mengatakan, agar masyarakat tak hanya menilai kabinet dari segi jumlahnya. Melainkan dari beban kerja yang akan dipikul jajaran menteri dan wakilnya.
1. Jokowi meminta publik tidak hanya melihat dari jumlah menteri, tapi pekerjaan yang harus dilakukan mereka
Jokowi mengatakan kabinet yang ada saat ini harus fungsional dan efektif. Karena itu, masyarakat jangan hanya melihat dari banyaknya menteri dan wakil menteri di kabinet.
"Ini tidak masalah banyaknya dong. Pekerjaan apa yang dikerjakan. Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit, organisasinya seperti apa, efektivitas seperti apa," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/11).
2. Jokowi menyebut setiap kementerian memiliki beban masing-masing
Jokowi menjelaskan negara sebesar Indonesia memang harus dikelola banyak orang. Karena setiap kementerian atau lembaga juga memiliki beban masing-masing.
"Untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat, tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan, kenapa kita berikan," kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
3. Jokowi mencontohkan beratnya pekerjaan menteri yang butuh seorang wakil
Jokowi memberikan contoh pekerjaan menteri yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus memegang 143 perusahaan. Sehingga, ia memberikan dua wakil menteri untuk membantu Menteri BUMN Erick Thohir.
"Contoh lagi Kementerian Desa, 75 ribu desa di seluruh Tanah Air hanya menteri desa saja. Siapa yang ngontrol dananya? Siapa yang ngontrol bahwa anggaran sampai? Tujuannya ke sana," ucap dia.
4. Jokowi tak mempermasalahkan jabatan wamen digugat ke MK
Terkait 12 wakil menteri di kabinet, warga Petamburan, Jakarta Pusat, Bayu Segara melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai keberadaan wamen pemborosan dan tumpang tindih dengan struktur kementerian, sehingga posisi wamen digugat ke MK dan meminta dihapus.
Mengenai gugatan tersebut, Jokowi mengaku tak mempermasalahkan. Sebab, semua aturannya sudah tertuang dalam undang-undang. "Meski pun ada yang gugat, saya kira gak ada masalah. Undang-undangnya kan juga tercantum jelas," ucap dia.
