Jokowi Janjikan KIP Kuliah, BPN: Jangan Klaim Program Lama

Ketua DPP Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa pengesahan dilakukan pada bulan Oktober silam dan sudah diatur di bawah peraturan presiden (PP). Sehingga, menurutnya Jokowi sebagai petahana diminta tidak memberikan klaim program itu sebagai janji baru.

“Itu kan janji-janji pemerintah yang belum terealisasi apalagi bikin KIP kuliah dan program Pra Kerja. Program pra Kerja ini sudah ada di PKH di APBN sudah ada, jadi tidak perlu nomenklatur baru,” terangnya.

Sementara itu, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ledia Hanifah juga mengkritisi dari sistem pendidikan era pemerintahan Jokowi. Menurutnya, saat ini, pendidikan vokasi atau setara SMK seharusnya menjadi ladang dalam pencarian pekerjaan. Namun, ternyata pengangguran lulusan SMK masih dijumpai karena tidak ada koneksi pada dunia kerja.

“Artinya ada persoalan di kurikulum kita ternyata SMK banyak yang jadi pengangguran terbuka, ada missed. sebetulnya tidak perlu kartu itu (KIP), yang paling penting bagaimana menyiapkan anak-anaknya dipersiapkan dan dibuatkan link antara dunia usaha kerja dengan sekolah atau kampus,” ungkap Ledia di lokasi yang sama.

Selain itu rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga bisa menjadi ancaman bagi masa mendatang. Pasalnya, negara lain sigap dalam menghadapi bonus demografi dengan fasilitas pendidikan yang berkualitas sedangkan Indonesia kurang siap dalam menghadapinya.

“Angkatan kerja kita hanya akan menjadi pegawai-pegawai non-formal. Dan kalau kita bicara tentang bonus demografi, kita malah justru dikhawatirkan mendapatkan bencana demogradfi karena kualitas pendidikan yang masih sangat minim,” sambung politikus PKS itu.

Sementara Direktur Ekstekutif INDEF Eni Sri Hartati menilai permasalahan pendidikan yang tengah dihadapi Indonesia, bukanlah terletak di soal hubungan antara sekolah dan dunia usaha melainkan terletak di soal orientasi pendidikan.

Ia melihat pemerintahan saat ini cenderung berorientasi pada kuantitas lulusan angkatan kerja namun abai dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Ini yang menjadi pangkal kenapa adanya pengangguran, karena angkatan kerja kita kurang bisa menjawab apa yang dibutuhkan pasar sehingga kurang diserap dunia usaha," katanya.

Eni menjelaskan, saat ini kurikulum di SMK dan sekolah vokasi lainnya masih asik bermain di tataran teori, dan kurang mengasah kemampuan ditataran praktik, yang sebenarnya lebih dibutuhkan dunia usaha.

"Jadi untuk SMK harus lebih banyak praktiknya dari pada teorinya, kalau tidak ya SMK tak ada bedanya dengan SMA," jelasnya.

Lebih lanjut, Eni berharap kedua kandidat memerhatikan hal ini jika terpilih karena jika berhasil menciptakan tenaga terampil, akan banyak investor yang mananam investasinya di Indonesia.

"Kalau tenaga kerjanya terampil, investor tak akan sungkan menanam investasi di sini, ini punya pertalian yang erat dengan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Karenanya, Eni menyarankan di debat nanti, kedua kandidat yang berdebat yakni Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin harus dapat memberikan gagasan yang konkret untuk dunia pendidikan, yang berorientasi pada kualitas angkatan kerja. "Tak perlu detail yang penting konkret dan terukur," katanya.

Selain itu, ia pun menyarankan kepada kubu Prabowo-Sandiaga untuk menawarkan gagasan alternatif yang berbeda, dengan apa telah yang dikerjakan pemerintahan Jokowi.

"Jadi kalau gak ada bedanya, bisa disinyalir itu janji saja, dia harus memiliki alternatif yang jauh lebih baik dari apa yang dilakukan petahana. Ini tantangan bagi Prabowo-Sandi," pungkasnya.