Jokowi Bantah Gencar Bangun Infrastruktur Demi Raih Suara Pemilu

Jokowi mengatakan ketika membangun suatu wilayah tidak pernah dilatar belakangi karena memiliki motif agar warga di daerah tersebut memilihnya saat pemilu digelar. Walaupun ia tidak membantah memiliki harapan agar di provinsi tertentu, suaranya bisa unggul. 

"Tapi, kalau ada sebuah hasil angka yang tidak sesuai dan tidak seperti yang kita harapkan ya saya kira itulah politik. Tidak bisa ditebak. Tapi, bukan berarti setelah peristiwa itu, lalu saya berhenti makan nasi Padang kan," kata Jokowi menyebut Provinsi Sumatera Barat selalu sulit untuk meraup suara. 

Berdasarkan data yang dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kubu Jokowi-Ma'ruf Amin hanya mendapatkan 178.885 suara. Sedangkan, Prabowo-Sandi meraih 1.162.026 suara. 

Sejak awal, Jokowi sudah menyadari sulit untuk bisa mendulang suara di Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, ia tidak terlalu kecewa ketika tidak memenangkan pemilu di provinsi tersebut. Walaupun, Sumbar termasuk salah satu daerah yang ia sambangi dalam agenda kampanye. 

"Dari dulu kita sudah ke sana kan, suara kita memang kecil. Jadi, kami gak pernah memiliki pemikiran seperti itu (membangun Sumbar untuk dapat suara)," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. 

Jokowi turut menanggapi pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Mantan Walikota Solo itu menilai Irwan baper menilai pemilu tahun ini.

Kepada media pekan lalu, Irwan berharap siapa pun yang terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024 tidak boleh melupakan daerah yang tak memilihnya. 

"Pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin Indonesia. Proses dukung-mendukung selama pemilu sudah selesai. Jangan anak tirikan daerah yang tidak mendukung," kata Irwan pada Kamis (18/4) dan dikutip kantor berita Antara. 

Jokowi turut menanggapi persepsi yang selama ini berkembang terkait hasil hitung cepat atau quick count. Hasil hitung cepat yang dirilis oleh beberapa lembaga survei telah mengunggulkan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019. Paslon nomor urut 01 disebut-sebut berhasil meraih sekitar 54 persen suara. Sedangkan, paslon nomor urut 02 berhasil meraih 45 persen suara. 

Jokowi menyebut dalam kilas balik pesta demokrasi sebelumnya, hasil hitung cepat jarang meleset dari penghitungan aslinya. Sehingga, ia termasuk orang yang percaya terhadap hasil hitung cepat. 

"Karena quick count itu kan menggunakan metodologi ilmiah, itu kan ilmu pengetahuan. Masak sih kita gak senang dengan akurasi ilmunya. Apalagi sudah berkali-kali kita pakai kan," tutur Jokowi. 

Ia menyarankan apabila ada pihak-pihak yang meragukan cara hitung cepat, maka sebaiknya dibuka saja data yang berhasil diperoleh lembaga survei.  "Jadi, dijelaskan, suaranya diambil di mana saja, di TPS mana. Cek semua dan disampaikan saja angkanya secara terbuka ke publik," kata dia. 

Jokowi turut mendorong apabila ditemukan indikasi kecurangan, maka masyarakat bisa langsung melaporkannya ke Bawaslu. Ia tidak setuju dengan pendapat yang menyebut pemilu 2019 adalah pesta demokrasi terburuk yang pernah digelar oleh Indonesia. Sebab, ia mendapat apresiasi yang begitu luas dari para pemimpin dunia. 

"Yang sudah menelepon saya itu 22 pemimpin negara. Mereka menelepon untuk mengapresiasi dan memberikan ucapan selamat ke saya karena dianggap telah memenangkan pemilu tapi versi quick count," kata Jokowi. 

Poin penting lainnya yang disampaikan oleh Jokowi yakni persepsinya bahwa masyarakat sudah sepenuhnya move on dari pemilu 2019. Kalau pun masih ada perdebatan dan ketegangan, hal itu hanya terlihat di media sosial. Kendati kini mulai berkembang berbagai isu yang menyerang KPU selaku penyelenggara pemilu, Jokowi menilai masyarakat tidak mempercayainya mentah-mentah. 

"Saya lihat masyarakat masih sangat percaya ke penyelenggara pemilu. Dari hasil survei pun terlihat tingkat kepercayaan masyarakat ke KPU masih sangat tinggi," kata dia lagi. 

Jokowi melihat KPU selaku penyelenggara pemilu masih netral dan telah melakukan pekerjaan yang hebat. Sebab, dalam pemilu tahun ini ada 813 ribu TPS (tempat pemungutan suara) yang harus dikelola oleh KPU. 

"TPS itu tersebar di 17 ribu pulau dan di luar negeri. Ada yang medannya berat dan sangat berat sekali dalam mengirimkan logistiknya. Jadi, saya masih melihat KPU itu netral dan profesional," tutur dia.