Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Menteri Pendirikan dan Kenudayaan Nadiem Anwar Makariem ditemui usai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional, di Kemendikbud, Jakarta Selatan, Senin (25/11). (IDN Times/Margith Juita Damanik)
Menteri Pendirikan dan Kenudayaan Nadiem Anwar Makariem ditemui usai menjadi pembina upacara peringatan Hari Guru Nasional, di Kemendikbud, Jakarta Selatan, Senin (25/11). (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, tidak hanya melalui pidatonya dalam peringatan Hari Guru, namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem direkomendasikan untuk mengambil langkah nyata untuk mewujudkan kemerdekaan belajar.

"Menciptakan kemerdekaan belajar tidak cukup dengan pidato, namun Menteri Nadiem harus melakukan langkah-langkah nyata," ujar Retno seperti yang dikutip dari Antara, Senin (25/11).

1. Dalam kurun waktu 25 tahun, tidak terdapat perubahan dalam proses pengajaran

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma Shakti

Retno mengatakan pelatihan untuk para guru berperan dalam peningkatan kapasitas bagi mereka untuk mewujudkan kemerdekaan belajar.

Ia menambahkan, berdasarkan sebuah penelitian dalam kurun waktu 25 tahun, tidak terdapat perubahan dalam proses pengajaran di kelas.

2. Perubahan pendidikan harus dimulai dari pengajar

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma Shakti

Retno mengatakan, bentuk pelatihan yang diberikan tidak harus selalu berupa metode, dan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar diperlukan materi seperti soal Konvensi Hak Anak dan upaya mewujudkan sekolah ramah anak.

Baginya, perubahan pendidikan harus dimulai dari pengajar.

"Kalau guru berkualitas, maka siswanya pasti berkualitas. Jika guru dan siswanya berkualitas, pasti sekolahnya berkualitas. Kalau sekolah-sekolah berkualitas di suatu daerah, maka daerah tersebut pendidikannya pastilah berkualitas. Jadi intinya perubahan pendidikan dimulai harus dimulai dari guru," ujar Retno.

3. Indonesia harus menambah sekolah negeri untuk mencapai target RPJMN 2020-2025

(Ilustrasi pendidikan) IDN Times/Sukma Shakti

Retno menyarankan bahwa akses untuk memperoleh pendidikan di tingkat SMP dan SMA/SMK bagi masyarakat tidak mampu diperluas, mengingat masa belajar anak-anak di Indonesia masih sekitar 8,5 tahun.

Selain itu, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2025 terdapat target bagi seseorang untuk mengenyam pendidikan yaitu selama 9,1 tahun. Kemudian, untuk mencapai mendukung mencapai target tersebut, diperlukan pertambahan sekolah negeri.

4. Jumlah sekolah dasar masih lebih banyak daripada jenjang yang lain

IDN Times/Arief Rahmat

Retno mengatakan berdasarkan data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan pada tahun ajaran 2017/2018 jumlah sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA, termasuk sekolah luar biasa mencapai 307.655.

Dari angka tersebut, SD meraih peringkat terbanyak pertama dengan 148.244, kemudian SMP dengan jumlah 38.960, dan SMA 13.710.

Dengan perolehan angka tersebut, Retno mengatakan sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi dari SD masih terbatas, dan hal tersebut berpengaruh pada kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Editorial Team