Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.
Namun, Fadjroel mengatakan belum mengetahui apa saja isi yang ada di dalam Perpres. Menurutnya, semuanya masih dalam proses.
Fadjroel menyampaikan, Pepres saat ini memang belum disahkan, sebab masih diproses oleh Sekretariat Negara.
"Masih dalam proses di Sekretariat Negara, saya sudah mengecek dan dalam proses," kata Fadjroel, di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (26/12).
Pepres tersebut nantinya akan mengatur masalah organisasi serta tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan KPK. Untuk isi lengkapnya, Fadjroel pun meminta publik untuk menunggu Pepres diterbitkan.
"Akan kita bisa baca lengkap setelah dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah, ditandatangani Presiden Joko Widodo kemudian juga dimasukkan dalam lembaran negara," ujar dia.
Presiden Jokowi telah melantik lima pimpinan KPK dan lima dewan pengawas. Kelima pimpinan KPK antara lain, Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango, dan Wakil Ketua KPK Nurul Guhfron.
Sementara dewan pengawas terdiri dari Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean, dan anggota Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, dan Harjono.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb