Sampai Saat Ini, Jokowi Masih Tak Mau Minta Maaf Kepada PKI
Presiden Joko Widodo mengklarifikasi dua isu di seputar TNI, yakni soal permintaan maaf pemerintah kepada PKI dan penghapusan satuan teritori TNI. Jokowi mengumumkannya dalam sambutan acara buka bersama ribuan prajurit TNI di Cilangkap, Jakarta.
Dilansir Tempo.co, Jokowi meluruskan berbagai macam isu-isu yang ada. Dalam acara tersebut hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, mantan Wapres Tri Sutrisno, pimpinan lembaga negara, beberapa anggota kabinet kerja dan lainnya.
Selain itu ribuan prajurit TNI dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan udara (AU), Mabes TNI, Paspampres, veteran, ribuan anak yatim dan lainnya juga nampak hadir dalam acara ini.
Jokowi menegaskan bahwa satuan teritorial sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya. Satuan teritori dimaksud dalam TNI adalah Babinsa, Koramil, Korem dan Kodim. Isu ini juga erat kaitannya dengan pembahasan UU TNI. Menurut Jokowi, sangat penting untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman yang menyerang bangsa dan negara.
Isu kedua yang diklarifikasi Jokowi adalah soal permintaan maaf pemerintah kepada PKI. Isu ini juga sebetulnya tidak banyak menyita perhatian meski ramai ditulis, terutama soal urgensi permintaan maaf atas kejadian masa lalu tersebut.
Tentang permintaan maaf kepada PKI, Jokowi menyampaikan bahwa tidak ada rencana dan pikiran sama sekali untuk meminta maaf kepada PKI. Hal tersebut sudah sering disampaikan kepada ormas-ormas, tokoh dan ulama, termasuk saat hari kesaktian Pancasila di lubang buaya, bahwa pemerintah tidak akan minta maaf pada PKI.
Fokus Indonesia adalah pada pembangunan, bukan minta maaf kepada PKI.
Jokowi mengatakan Indonesia hanya berfokus kepada pembangunan untuk masa depan dengan mengutamakan persatuan rakyatnya sebagai modal di tengah kompetisi global. Mantan Presiden SBY sebelumnya juga telah memberikan tujuh catatan terkait isu yang berkembang setahun belakangan ini, kepada Pemerintahan Jokowi-JK.
Salah satunya adalah isu komunisme atau PKI alias peristiwa 1965. SBY mengatakan, di era pemerintahannya juga ada upaya untuk rekonsiliasi atau menyelesaikan masalah masa lalu termasuk peristiwa 1965. Namun menurutnya bangsa ini belum siap untuk menyelesaikan masa lalunya dengan baik.
Selain itu, dalam acara ini Jokowi juga menyinggung soal gaji 13 dan 14 untuk prajurit dan PNS TNI. Presiden mengatakan bahwa tadi pagi gaji tersebut sudah ditransfer ke masing-masing instansi. Para prajurit pun langsung menyambutnya dengan tepuk tangan meriah.
.png)