Ini Alasan Jaksa KPK Hanya Tuntut Eks Ketum PPP 4 Tahun Bui

Jaksa KPK menjelaskan di dalam surat tuntutan bahwa selama proses persidangan yang sudah digelar sejak September 2019 lalu, apa yang dilakukan oleh Rommy lebih tepat dituntut dengan pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi. Isi pasal 11 yaitu "dipidana dengan pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.'

Dalam kasus ini, baik Haris dan Muafaq memberikan suap kepada Rommy karena ia bisa mempengaruhi Lukman Hakim yang ketika itu masih duduk sebagai Menteri Agama untuk menempatkan orang di posisi tertentu di kementerian tersebut. Padahal, di dalam surat dakwaan, jaksa turut memasukan pasal alternatif yakni 12 huruf b. 

Di pasal tersebut, apabila seorang penyelenggara negara dan PNS terbukti menerima suap maka dihukum lebih lama yakni 4-20 tahun. Ancaman dendanya pun juga lebih berat yakni Rp200 juta hingga Rp1 miliar. 

Namun, ada perbedaan yang mendasar bagi jaksa sehingga mereka kompak memilih menuntut Rommy dengan pasal 11. Perbedaan mendasarnya, kata jaksa, dilihat dari sudut pandang si penerima hadiah atau janji. 

"Apakah hadiah atau janji itu atas reaksi si penerima atas permintaan si pemberi agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Di dalam pasal 12 huruf b pihak penerima janji atau hadiah harus telah melakukan suatu perbuatan," demikian isi surat tuntutan. 

Sedangkan, pasal 11 tidak perlu mengisyaratkan demikian. Pemberian hadiah atau janji karena orang yang diberi memiliki kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 

"Atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya," kata isi surat tuntutan. 

Sebelum membacakan tuntutan, jaksa sempat memaparkan apa saja faktor yang meringankan dan memberatkan ketika menentukan tuntutan. Jaksa menyebut ada dua faktor yang memberatkan. Pertama, Rommy dinilai tidak ikut menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Kedua, mantan anggota DPR dari komisi X itu dinilai berbelit-belit ketika memberikan keterangan dan tak mengakui perbuatannya. 

"Faktor yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan," kata jaksa. 

Sidang lanjutan rencananya digelar pada pekan depan, 13 Januari 2020 dengan agenda pembacaan nota pembelaan. Rommy yang nampak tak puas dengan lamanya tuntutan jaksa akan memanfaatkan kesempatan itu untuk membela diri. 

Menurut Rommy, ia sudah dituduh oleh jaksa KPK suatu perbuatan yang tak ia lakukan. Salah satunya menerima uang suap senilai Rp250 juta dari Haris. 

"Karena banyak imajinasi-imajinasi yang ada di dakwaan itu, saat di persidangan tidak terbukti tetapi malah disebut fakta persidangan sehingga saya katakan tuntutan ini kan copy paste dari dakwaan," ujar Rommy yang ditemui usai persidangan.