Ingkar Janji, Tim Kuasa Hukum Novel Desak Presiden Agar Copot Kapolri

Menurut tim kuasa hukum, setidaknya ada tiga tim berbeda yang dibentuk oleh Polri untuk mengungkap kasus Novel. Bahkan, Polri sempat membuka nomor telepon hotline bagi publik yang memiliki petunjuk mengenai pelaku lapangan yang menyiram air keras ke mantan perwira Polri tersebut. 

Tim pertama, kata Alghifari, dibentuk oleh Tito Karnavian pada 12 April 2017 lalu. Tim itu merupakan gabungan dari Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. 

"Selama proses pengungkapan kasus, Kapolda Metro Jaya ketika itu Irjen (Pol) Idham Azis menyampaikan telah ada 166 orang yang terlibat dalam satgas khusus dengan memeriksa 68 orang saksi, 38 rekaman CCTV, dan 91 toko penjual bahan-bahan kimia per 14 Maret 2018," ujarnya. 

Tim kedua, dibentuk juga oleh Tito yang terdiri dari penyelidik dan penyidik. Tim yang dibentuk pada 8 Januari 2019 lalu merupakan tindak lanjut dari Komnas HAM beranggotakan 65 orang, 53 orang di antaranya berasal dari Polri. Sesungguhnya di dalam tim itu, juga terdapat penyidik dari KPK, namun mereka tidak diberi kewenangan banyak. 

Sayangnya, ketika publik telah berharap banyak tim tersebut bisa mengungkap pelaku lapangan, yang disampaikan justru sebaliknya. 

"Salah satu rekomendasinya yaitu membentuk tim teknis lapangan," kata dia lagi. 

Tim ketiga, Tito Karnavian kemudian membentuk tim teknis berdasarkan rekomendasi dari TPGF bentukan Polri. Tim itu terdiri dari 120 orang dan diminta bertugas selama enam bulan. 

"Namun, Presiden Jokowi menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa awal Desember akan menyampaikan hasil temuan tim teknis," ujarnya. 

Novel sudah menunggu kasusnya bisa diungkap selama hampir tiga tahun. Namun, setiap tim yang dibentuk justru tidak linear dengan hasil yang bisa diperoleh Polri. Padahal, kemampuan Polri begitu hebat. 

Novel pun sesungguhnya pesimistis terhadap keinginan Kapolri saat ini Jenderal (Pol) Idham Azis yang mengatakan akan bersungguh-sungguh mengungkap kasusnya. Sebab, Idham sebelumnya ikut tergabung di dalam tim yang dibentuk oleh Tito. Saat itu, posisi Idham menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kabareskrim. 

Atas pencapaian yang nihil itu, maka koalisi masyarakat sipil termasuk kuasa hukum Novel menuntut tiga hal kepada Presiden Jokowi. Pertama, agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu segera menyampaikan perkembangan pengusutan kasus teror air keras yang menimpa Novel ke publik. 

"Kedua, kami mendesak Presiden Jokowi mencopot Kapolri Idham Azis apabila tidak dapat menemukan aktor pelaku lapangan, aktor intelektual dan motif penyerangan," kata Alghifari. 

Ketiga, Novel tetap menginginkan agar dibentuk tim gabungan pencari fakta yang koordinasinya ada di bawah presiden. Dengan begitu, presiden bisa langsung memantau perkembangannya. 

Sementara, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis sempat mendatangi Istana Negara bersama Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Namun, ketika ditanya mengenai perkembangan kasus Novel, Idham memilih bungkam. 

Idham yang kemarin menyetir mobil golf bersama Hadi memilih mengangkat tangannya pertanda enggan memberikan keterangan. Tak putus asa, tim kuasa hukum Novel pada pada Rabu (4/12) akan mendatangi kantor Komnas HAM. 

Salah satu anggota tim kuasa hukum, Muhammad Isnur, mengatakan tujuannya mendatangi Komnas HAM agar mereka menuntaskan kerja pemantauan HAM dalam kasus teror air keras terhadap Novel. Rencananya, Isnur akan ke kantor Komnas HAM pada pukul 11:00 WIB dan tidak didampingi penyidik senior KPK itu. 

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb