Ikut Dipanggil ke Istana, Ini Rekam Jejak Bupati Minahasa Selatan

Tetty lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 25 September 1967. Ia merupakan anak dari mantan rektor Universitas Sam Ratulangi, Jopie Paruntu. Namun, kini ia duduk sebagai Ketua Komisi D DPRD I Sulut.

Sementara, sang ibu, Jenny Y Tumbuan adalah mantan Ketua DPRD II Minahasa Selatan periode 2004-2009. Ibu Tetty juga sempat menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan. 

Tetty merupakan salah satu kader unggulan Partai Golkar. Ia duduk sebagai Ketua DPD  Golkar di wilayah Sulawesi Utara. Dengan kendaraan partai berlambang beringin itu, ia sukses duduk sebagai Bupati Minahasa Selatan selama dua periode yakni 2010-2015 dan 2015-2020. 

Di saat Golkar di tingkat pusat tengah berkonflik, Tetty sempat diisukan mundur dari parpol yang telah membesarkan namanya itu. Namun, ia membantahnya dengan tegas dan mengaku tetap setia kepada Golkar. 

"Tidak benar saya telah pindah partai dan menjadi kader partai lain. Saya tegaskan bahwa hingga saat ini saya tetap kader Partai Golkar," kata Tetty pada 2015 lalu. 

Namun, ia tak menampik memang sudah didekati partai lain untuk diusung sebagai bupati di periode selanjutnya. Namanya bahkan santer disebut menjadi calon Gubernur Sulut di Pilkada 2018 lalu. 

Di awal tahun 2019, Tetty pernah mengumpulkan semua ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Acara itu diisi dengan apel dan ibadah perdana di tahun 2019. 

Ketika memberikan sambutan, Bupati Tetty mengucap syukur karena Minahasa Selatan berhasil meraih gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pembuatan laporan keuangan tahun 2018. Ini merupakan kali kedua Kabupaten Minahasa Selatan dapat gelar WTP. Ia pun berencana untuk meraih gelar WTP ketiga alias hattrick. 

"Dan kita harapkan di tahun 2019 ini, kita juga akan mencetak hattrick WTP dan itu harus kita kerjakan secara bersama-sama. Brace WTP itu itu akan semakin memotivasi kita semua untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi," ujar Tetty pada Januari 2019 lalu seperti dikutip dari media lokal. 

Ia kembali mengenang ketika di awal memimpin Kabupaten Minahasa Selatan, ia diwarisi utang senilai Rp106 miliar. Namun, utang itu berhasil ia bayar. 

Poin lain yang ia sampaikan yakni meminta kepada para ASN untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan styrofoam. Ia meminta agar ASN beralih menggunakan wadah isi ulang sehingga dapat digunakan kembali. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Bupati Minahasa Selatan nomor 182/660.1.BMS/X-2018 tanggal 30 Oktober 2018. Isinya, Bupati meminta komitmen dari masyarakat untuk mengurangi penggunaan styrofoam dan kantong plastik sekali pakai. 

Namun, nama Bupati Tetty juga sempat dikaitkan dengan kasus penerimaan suap yang dilakukan oleh mantan anggota DPR dari Komisi VI, Bowo Sidik Pangarso. Bowo yang juga eks politikus Partai Golkar ditangkap KPK karena menerima suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia.  

Belakangan, ia diketahui juga menyiapkan sekitar 400 ribu amplop jelang pemilihan legislatif pada (17/4) lalu. Total uang yang ia siapkan di dalam amplop itu mencapai Rp8,45 miliar. 

Kepada penyidik, Bowo sempat 'bernyanyi' dari mana sumber uang untuk amplop serangan fajar. Salah satunya disebut berasal dari Bupati Tetty. Ia pun kemudian dihadirkan di dalam persidangan. 

Jaksa mencecar Tetty karena diduga telah menyuap Bowo agar revitalisasi pasar di Kabupaten Minahasa Selatan bisa terealisasi. Namun, dalam persidangan yang digelar pada (2/10), Tetty membantah telah memberikan suap untuk Bowo. 

"Saya tidak pernah mengusulkan proposal, karena setiap tahun ada pengusulan proposal di setiap dinas terkait dan ketika ada usulan proposal kita harus tanda tangan karena ada usulan dari bawah sampai ke wakil bupati. Mohon maaf juga karena saya di Minahasa Selatan memberi pelimpahan SK ke semua dinas," kata Christiany di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat seperti dikutip dari kantor berita Antara. 

Walau demikian jaksa berhasil menunjukkan ada sebuah proposal terkait revitaliasi empat pasar yang ditanda tangani oleh Bupati Tetty. Padahal, di dalam dakwaan Bupati Tetty pernah menyerahkan duit senilai Rp600 juta melalui seorang utusan. Uang itu diterima Bowo di Plaza Senayan Jakarta dan Cilandak Town Square. Penerimaan uang terjadi pada Februari 2017 dan tahun 2018. 

Walau usianya sudah memasuki kepala lima, namun Tetty tetap terlihat menawan dan fashionable. Bahkan, ia sempat dijuluki kepala daerah yang paling modis di Indonesia. 

Ia juga diketahui sering menenteng tas mewah seperti Hermes dan Chanel. Seperti dalam unggahan sebuah foto pada Juli 2018. Tetty terlihat mengenakan seragam Partai Golkar berwarna kuning. Di foto yang sama, ia juga nampak menenteng tas Hermes Kelly berwarna senada yang harganya diprediksi mencapai Rp250 jutaan. 

Bupati Tetty termasuk kepala daerah yang kaya. Apabila melihat dari harta kekayaan yang ia laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2018 lalu, ia menyerahkan LHKPN dengan total harta Rp42,5 miliar. 

Aset dan harta paling banyak yang dimiliki oleh Tetty yakni berupa tanah serta rumah. Di data LHKPN, Tetty tercatat memiliki enam tanah dan rumah yang tersebar di Jakarta, Bogor dan Minahasa Selatan. Total enam tanah dan rumah itu mencapai Rp14,8 miliar. 

Namun, harta kekayaan yang dimiliki oleh Tetty jumlahnya fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Tetty tercatat sudah enam kali melaporkan harta kekayaan ke KPK. 

Pertama kali pelaporan harta kekayaan dilakukan pada 2010 lalu. Ketika itu, jumlah harta yang ia laporkan mencapai Rp48,3 miliar. Kemudian, di tahun 2012, nilai harta kekayaan yang ia laporkan mengalami kenaikan yakni mencapai Rp54,5 miliar.

Lalu, masing-masing di tahun 2014 dan 2015, hartanya menjadi Rp62,1 miliar. Harta kekayaannya kemudian menurun nilainya pada 2017 lalu yakni menjadi Rp39,1 miliar. Terakhir, pada tahun 2018, harta kekayaannya naik menjadi Rp42,5 miliar.  

Gimana, guys menurut kalian? Cocok kah Tetty menjadi salah satu Menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin?